Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Kompas.com - 09/08/2022, 16:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra mendaftarkan diri bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (8/8/2022) kemarin, dinilai belum tentu menunjukkan keduanya bakal langgeng hingga Pemilihan Presiden 2024.

Sebagai informasi, dalam pendaftaran kemarin, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jalan bareng ke kantor KPU RI, diiringi ratusan simpatisan kedua kubu, dan menggelar konferensi pers satu panggung.

"Problematikanya terletak pada belum adanya jaminan calon yang dimunculkan itu punya potensi kemenangan, bahwa calon yang didorong kemungkinan akan jadi (presiden)," ujar Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana ketika dihubungi pada Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan Kemesraan Gerindra-PKB

"Karena pada sisi-sisi yang lain harus diperhatikan dinamika partai politik bisa cair," ucapnya.

Aditya mengapresiasi bahwa poros-poros kemungkinan koalisi sudah dibentuk jauh-jauh hari oleh Gerindra dan PKB, meskipun kedua partai tak kunjung mendeklarasikan diri secara resmi sebagai suatu koalisi hingga sekarang.

Menurutnya, semakin banyak poros koalisi yang muncul, maka hal itu akan semakin baik karena publik bakal disuguhkan pada berbagai alternatif calon presiden-calon wakil presiden.

"Tapi apakah kemudian mereka bisa saling mengikat satu sama lain, dimulai hari ini dan konsisten hingga 2024, belum ada jaminan. Internal mereka pun pasti sedang berdinamika karena terkait prospek kemenangan," ujar Aditya.

"Jadi semua elite pasti sedang berhitung. Tapi sebagai pembentukan koalisi, mungkin mereka sedang mengkonsolidasi pasukannya bahwa mereka siap untuk pencalonan," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Aditya menilai, di atas kertas, koalisi Gerindra dan PKB bisa dikatakan cocok.

Gerindra yang berideologi nasional-nasionalis bersanding dengan PKB yang berideologi nasionalis-religius, dengan corak keagamaan yang moderat.

"Dari sisi platform itu mereka bisa dikatakan cocok dan saya pikir wajar saja," ujar dia.

"Soal (cocok atau tidak), penting untuk mereka selalu duduk bareng, penting untuk jauh-jauh hari ada pertemuan untuk menyamakan persepsi," lanjut Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com