Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam anggaran kesehatan di Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan anggaran kesehatan reguler bakal naik hingga Rp 168,4 triliun demi memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

"Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun tahun ini naik ke Rp 168,4 triliun, ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Ia melanjutkan, subsidi dan kompensasi yang nilainya mencapai Rp 502 triliun pada tahun ini akan tetap digelontorkan oleh pemerintah hingga tahun depan.

Baca juga: Anggaran Pandemi Susut, Belanja Kesehatan Tahun Depan Turun Jadi Rp 153,8 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, angka subsidi dan kompensasi itu akan disampaikan Presiden Joko Widodo saat membacakan pidato RAPBN 2023 dan nota keuangan pada 16 Agustus 2022 mendatang.

"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," ujar dia.

Adapun prioritas nasional dalam RAPBN 2023 meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemilihan umum.

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," kata Sri Mulyani.