Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Diminta Lebih Keras Dorong Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Kompas.com - 07/08/2022, 10:50 WIB
Syakirun Ni'am,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak Istana lebih keras dalam mendesak pengungkapan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menekankan pentingnya desakan dari Istana agar kasus tersebut dapat terungkap secara jelas.

“Saya akan datang lagi kepada Istana untuk meminta supaya Istana lebih keras menekan, supaya keluar terbuka semua seterang-terangnya yang salah ya salah, salahnya apa, ya dia harus menanggung hukuman,” kata Taufan, dalam webinar yang digelar Sabtu (6/8/2022).

Baca juga: Komnas HAM: Tak Ada Keterangan dan Saksi Brigadir J Todongkan Senjata ke Istri Ferdy Sambo

Taufan mengaku marah setiap kali menonton pemberitaan kasus kematian Brigadir Yosua di televisi. Salah satunya adalah mengenai rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang belum jelas.

Ia mengingatkan agar polisi memberikan keterangan secara terbuka terkait rekaman CCTV saat kejadian penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Saya akan lapor ke Presiden, itu ancaman bahasa saya untuk mengatakan ‘hey, kalian jangan bohong tentang CCTV’,” ujar Taufan.

Taufan mengatakan, berdasarkan penelusuran Komnas HAM, ada beberapa menit peristiwa krusial yang hanya didukung keterangan dari tersangka Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E.

Momen tersebut yakni saat rombongan Brigadir J dan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, tiba di rumah dinas. Selang beberapa waktu, terlihat Putri kembali ke rumah pribadinya dengan wajah seperti menangis.

“Problem krusialnya adalah karena di TKP (tempat kejadian perkara) itu yang bisa kita dapatkan hanya keterangan Bharada E,” ujar Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Belum Bisa Meyakini soal Dugaan Pelecehan Brigadir J terhadap Istri Ferdy Sambo

Terkait polemik CCTV ini, kata Taufan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengamankan 25 orang, termasuk di antaranya adalah tiga perwira tinggi polisi.

Meski belum dinyatakan bersalah, namun terdapat indikasi kuat bahwa mereka terlibat dalam aksi menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Mereka diduga tidak bertindak profesional dan menyulitkan penyidikan kematian Yosua.

“Jadi kami ribut-ribut soal CCTV itu karena kami melihat ada langkah-langkah lain, tapi saya belum bisa buka langkah-langkah yang memang sepertinya nanti Bharada E saja yang menanggung semua ini,” ujar Taufan.

Sebelumnya, rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Ferdy sambo hilang. Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 12 Juli lalu menyatakan CCTV mati. Akibatnya, dugaan tindak pelecehan oleh Brigadir Yosua kepada Putri tidak terekam.

Belakangan polisi mengungkap adanya dugaan rekaman CCTV itu diambil. Terkait hal ini, Mabes Polri telah mengamankan 25 polisi.

Irjen Ferdy Sambo juga diduga berperan dalam pengambilan CCTV. Saat ini Ferdy telah dibawa ke Markas Korps Brimob karena dinilai melanggar etik dan tidak profesional dalam melakukan olah TKP.

Dalam kasus ini, Bharada E dijerat dugaan pembunuhan Pasal 338 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ferdy Sambo Diduga Langgar Etik dan Dibawa ke Mako Brimob

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com