Catatan Garuda Shield 2022 dan Ketegangan di Selat Taiwan

LATIHAN militer gabungan tahunan Super Garuda Shield (SGS) 2022 resmi dibuka oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Rabu (3/8/2022), di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Sumatra Selatan.

Dalam latihan tersebut terdapat 4.000 tentara dari 14 negara, mayoritas merupakan negara sekutu Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam berbagai pakta pertahanan dengan AS, misalnya Kanada, Perancis, India, Malaysia, Singapura, Australia dan Inggris.

Terdapat banyak aktivitas dalam latihan bersama yang diklaim sebagai latihan multinasional gabungan terbesar di Kawasan Indo-Pasifik.

Latihan tersebut mulai dari penerjunan udara trilateral antara AS, Indonesia, dan Jepang, latihan amfibi, latihan keamanan maritim, latihan operasi militer di medan perkotaan, latihan pertahanan udara, operasi udara dan latihan perebutan lapangan udara. (Kompas.com, 4 Agustus 2022)

Latihan tersebut – sesuai jadwal dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. Terdapat tiga lokasi wilayah latihan, yakni Baturaja (Sumatra Selatan), Amborawang (Kalimantan Timur) dan Pulau Batam (Kepulauan Riau).

Terlepas dari meriah dan besarnya latihan militer tersebut, pembukaan SGS pada 3 Agustus 2022, bertepatan dengan kepulangan US Speaker of the House atau Ketua DPR AS Nancy Pelosi dari Taiwan.

Kunjungan Pelosi ke Taiwan sejak 2 hingga 3 Agustus 2022, telah menimbulkan ketegangan yang makin memuncak antara Tiongkok dan AS.

Kunjungan Pelosi ke Taiwan secara otomatis telah melanggar Joint Communiqués atau Komunike Bersama antara Tiongkok dan AS pada tahun 1972, 1979, dan 1982.

Terlepas dari tanggapan bahwa Pelosi berhak pergi kemana saja sebagai warga negara AS, faktanya Pelosi masih berstatus pejabat tinggi dan simbol negara AS serta membawa perangkat negara dalam kunjungannya ke Taiwan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunjungan Pelosi merupakan kunjungan resmi pemerintah AS.

Dalam Komunike Bersama tersebut, Tiongkok dan AS sepakat untuk saling mengakui dan menjalin hubungan diplomatik sejak 1 Januari 1979.

Lebih lanjut, AS juga mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya Pemerintah Tiongkok yang sah. Dalam konteks ini, masyarakat AS akan memlihara hubungan budaya, komersil, dan hubungan tidak resmi lainnya dengan rakyat Taiwan.

Khusus terkait Taiwan, komunike bersama ini mengatur bahwa Pemerintah AS mengakui posisi Tiongkok bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok.

Kedua pihak (AS dan Tiongkok) percaya bahwa normalisasi hubungan Sino-Amerika tidak hanya merupakan kepentingan masyarakat AS dan Tiongkok melainkan juga sebagai kontribusi pada perdamaian di Asia dan dunia.

Ambigu terhadap Tiongkok

Kunjungan Pelosi yang bertentangan dengan Komunike Bersama 1979 dianggap sebagai bagian dari kebijakan luar negeri AS yang ambigu terhadap Tiongkok.