9 Negara Larang Ekspor Gandum, Jokowi Perintahkan Segera Kembangkan Bahan Pangan Penggantinya

JAKARTA, KOMPAS. com - Presiden Joko Widodo meminta agar bahan pangan pengganti (subtitusi) dari gandum segera dipersiapkan.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) soal gandum dan sorgum yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kamis (4/8/2022).

"Kita monitor ada sembilan negara melakukan pelarangan gandum yaitu Kazakhstan itu sampai 30 September, Kirgistan, India sampai 31 Desember. Juga Afghanistan, Aljazair, Kosovo, Serbia, dan Ukraina," ujar Airlangga memberikan contoh sejumlah negara yang melarang ekspor gandum.

"Oleh karena itu, berdasarkan arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut," kata dia.

Baca juga: Kapal Ekspor Gandum Pertama Ukraina Berangkat dari Pelabuhan Odessa

Merujuk perintah itu, Airlangga menyatakan, pemerintah harus segera mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi dari gandum.

"Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorgum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," kata dia.

Airlangga menyebut, dalam ratas, Presiden Jowi juga meminta penanaman sorgum diprioritaskan di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa realisasi pengembangan sorgum saat ini masih mencukupi dari sisi luas lahan.

Hingga Juni 2022, total luas lahan yang ditanami sorgum sekitar 4.354 hektare dan tersebar di enam provinsi.

Adapun produksi sorgum yang dihasilkan sebanyak 15.243 ton atau rata-rata produktivitas 3,63 ton per hektare.

Baca juga: Produksi Sorgum di Manggarai Timur NTT, Diolah Jadi Tepung dan Biskuit

Melihat perkembangan budidaya sorgum ini, kata Airlangya, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan roadmap atau peta jalan penanaman sampai 2024.

"Kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektare dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektare," ujar dia.

"Dan di 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare dan pada 2024 sebesar 154.000 hektare dan tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK," kata Airlangga.