Menkes Sebut Potensi Bayi "Stunting" Rendah bila Ditangani Sebelum Kelahiran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kemungkinan seorang bayi mengalami stunting lebih rendah jika potensi mengalami ditangani ketika sejak dalam kandungan.

"Setelah kita lihat untuk intervensi spesifik atau kesehatan yang paling sensitif justru sebelum lahir, kalau dia sebelum lahir itu ditangani dengan baik, kemungkinan stuntingnya rendah," kata Budi usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Budi menuturkan, demi mengurangi potensi stunting, intervensi spesifik yang akan dilakukan antara lain memastikan remaja putri tidak kekurangan zat besi.

Baca juga: Pemerintah Minta Perusahaan Sisihkan CSR untuk Penanganan Stunting

Ibu hamil, kata Budi juga harus dipastikan tidak kekurangan gizi maupun zat besi.

"Nanti akan kita ukur kadar zat besi di remaja putri, kadar zat besi di ibu hamil dan gizi di ibu hamil," ujar Budi.

Budi melanjutkan, setelah bayi lahir, intervensi yang akan dilakukan adalah memberikan air susu ibu, makanan tambahan, susu formula bila berat badan masih kurang, serta diberikan makanan bergizi tinggi.

"Itu semuanya diukur dengan panjang bayi, jadi itu ada 11 program di intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab kami yang Bapak Wapres minta bisa segera diterapkan," kata Budi.

Budi menambahkan, selain intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab Kemenkes, juga ada intervensi sensitif untuk penanganan stunting yang tidak terkait kesehatan misalnya masalah ekonomi, kebersihan jamban, hingga ketersediaan air bersih.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah merupakan tantangan bersama.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat kerja percepatan penanganan stunting di 12 provinsi prioritas yang diikuti para perwakilan kepala daerah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, ini tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Ma'ruf.

Ia menyebutkan, ada 12 provinsi yang menjadi fokus percepatan penurunan stunting oleh pemerintah, terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak.

Baca juga: Menko PMK: 5 Juta Orang Ikut Program Bapak Asuh, Selesai Stunting Kita

Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.

"Intervensi di 12 provinsi ini akan menyasar lebih dari 60 persen anak balita," ujar Ma'ruf.