Pemerintah Susun Data Spesial untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, akurasi data menjadi hal yang diprioritaskan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Muhadjir mengatakan, pemerintah menggunakan data spesifik dalam menangani kemiskinan ekstrem yakni data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, spesial, namanya P3KE, P3KE ini adalah data yang data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran dari data-data yang ada," kata Muhadjir dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Ini yang Dibahas

Data P3KE merupakan data yang berasal dari survei Badan Pusat Statistik, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data pusat keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta data SDGs dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Muhadjir menyebutkan, data-data itu akan ditambah dengan data dari Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti akan kita kompilasikan, kita cross di situ untuk memastikan siapa yang betul-betul menjadi target group dan by name, by address," kata Muhadjir.

Ia menambahkan, hal ini juga menjadi kesempatan untuk mendata masyarakat miskin yang selama ini belum menerima bantuan sosial karena tidak memiliki nomor induk kependudukan.

Baca juga: Upaya Hapus Kemiskinan Ekstrem, Wapres: Warga yang Berhak Diusahakan Dapat Bansos

"Ini adalah menjadi kesempatan untuk mengeksekusi mereka yg miskin ekstrem yang tidak ada NIK-nya, yang berarti selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengusahakan agar seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima bantuan sosial dalam rangka menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Semua yang berhak itu, diusahakan untuk dapat. Sementara data yang ada itu kita mengintegrasikan," kata Ma'ruf.