Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tingkat Kemiskinan Ekstrem Turun 1 Persen Setiap Tahun

Kompas.com - 03/08/2022, 16:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem setidaknya 1 persen per tahun.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat yang membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

"Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahunnya mulai dari 2022 ini," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Lantik 1.992 Pamong Praja Muda Lulusan IPDN

Demi mendorong penghapusan kemiskinan ekstrem, Ma'ruf mengatakan, pemerintah punya tiga instrumen kebijakan.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022, 2023, dan 2024.

Kedua, menyusun Data Penyasaran Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang mengintegrasikan data-data dari sejumlah lembaga dengan informasi by name, by address, dan by NIK (nomor induk kependudukan).

"Pemanfaatan data P3KE ini sekaligus untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi penyasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program yaitu yang exclusion error," ujar Ma'ruf.

Adapun instumen ketiga adalah segera menetapkan Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Baca juga: Kompak Bersarung, Jokowi-Maruf Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Halaman Istana

Dengan ketiga instrumen itu, ia meminta kementerian/lembaga pelaksana program dapat melakukan refocusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022.

Kementerian/lembaga juga diminta menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya untuk penajaman pelaksanaan pada tahun 2023 mendatang.

Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Sementara itu, angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen.

Presiden Joko Widodo telah menargetkan agar tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com