Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komitmen Pemerintah dan DPR soal Anggaran Pemilu Diminta Segera Direalisasikan

Kompas.com - 03/08/2022, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby meminta semua pihak mempertanyakan komitmen DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun yang sudah disepakati, namun hingga kini belum terealisasi.

Sebab, belakangan muncul persoalan terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak optimal karena anggaran tersebut macet di Kementerian Keuangan.

"Rasa-rasanya kesepakatan soal anggaran pemilu ini masih di atas kertas. Tentunya karena kita ketahui bersama bahwa problem saat ini adalah problem pencairan yang sudah disampaikan KPU sekitar 54 persen lagi anggaran yang belum direalisasikan," kata Alwan dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Dukcapil-KPU Koordinasi Selesaikan Persoalan e-KTP Warga Papua yang Belum Selesai

Alwan meminta agar Pemerintah dan DPR bersama-sama untuk segera merealisasikan komitmen anggaran pemilu tersebut.

Menurut Alwan, jika problem anggaran tak kunjung selesai, bukan tidak mungkin menimbulkan kegamangan baru, seperti muncul kembali isu penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

"(Hal-hal itu) tidak sama-sama kita inginkan. Jangan sampai tahapan pelaksanaan pemilu 2024 terganggu dengan ketidaktersediaan anggaran yang pasti," jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mengingat bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.

Bahkan, tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang digelar pada 1-14 Agustus 2022.

Baca juga: Belum Separuh Anggaran KPU Cair, Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

Ia menilai, tahapan tersebut membutuhkan banyak anggaran sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

"Tahapan yang banyak membutuhkan banyak anggaran yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol. Kalau satu tahapan itu terganggu dengan problem anggaran, maka kita juga akan khawatir dengan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya. Karena salah satu indikator pelaksanaan pemilu yang sukses adalah keterpenuhan anggaran," ungkapnya.

Kepada DPR, Alwan mengingatkan soal pidato Ketua DPR Puan Maharani terkait pentingnya realisasi anggaran Pemilu 2024.

Kemudian kepada pemerintah, Alwan meminta keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan demokratis. Caranya, dengan pemerintah segera memenuhi ketersediaan anggaran Pemilu.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. 

Baca juga: Sisa Kebutuhan Anggaran KPU Tahun 2022 Tak Kunjung Cair

Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim kepada wartawan.

Hasyim juga menyampaikan bahwa persiapan tahapan yang bersifat multiyears (lintas tahun anggaran) pada 2023, yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022, tidak dapat dilakukan.

"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com