Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanda Tanya Penguburan Bansos Presiden di Depok dan Pemerintah yang Dinilai Lepas Tangan

Kompas.com - 02/08/2022, 13:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dihebohkan oleh temuan satu kontainer sembako bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di sebuah lahan kosong di wilayah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Saat ditemukan pada Jumat (29/7/2022), sembako itu terkubur di kedalaman 3 meter.

Sembako bertuliskan "Bantuan Presiden" ini terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur. Saat ditemukan, bahan-bahan pokok tersebut sudah dalam keadaan busuk dan berjamur.

Belakangan, terungkap bahwa sembako itu ditimbun oleh perusahaan jasa pengiriman logistik JNE. Dalih JNE, sembako itu dikubur karena sudah rusak.

Baca juga: Soal Timbunan Bantuan Presiden di Depok, Menko PMK: Beras Rusak Tak Boleh Dibagi ke Masyarakat

Penemuan ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Polisi kini tengah menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

Pemerintah juga sedianya sudah angkat bicara. Hanya saja, pernyataan pemerintah belum menjawab tanda tanya di balik penimbunan sembako bantuan sosial ini.

"Bukan zaman saya"

Terkait ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa bansos tersebut diberikan saat dirinya belum menjabat sebagai menteri sosial.

Sebagaimana diketahui, Risma baru menjabat Mensos pada akhir Desember 2020. Sebelum itu, kursi Menteri Sosial diisi oleh Juliari Batubara.

"Jadi yang jelas itu bukan zaman saya ya," kata Risma di halaman kantor Bupati Lombok Timur, NTB, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim, Cek Temuan Beras Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok

Risma mengatakan, ketika dirinya menjabat sebagai Mensos, Presiden Joko Widodo berpesan ke dirinya agar tidak memberikan bantuan dalam bentuk barang, tetapi berupa uang.

"Sehingga, saat saya mulai (menjadi menteri), membantu dalam bentuk uang," ujarnya.

Sementara, Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi pada Senin (1/8/2022) mengatakan, pihaknya tak pernah bekerja sama dengan JNE dalam penyaluran bansos presiden.

Kepada penyidik, Mira hanya menjelaskan soal kerja sama Kemensos dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait ini.

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin.

Baca juga: Penjelasan Kemensos dan JNE soal Sembako Bantuan Presiden Ditimbun di Depok hingga Dugaan Korupsi Diselidiki

Menurut Zulpan, pihak Kemensos tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan, tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Urusan JNE

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga sudah angkat bicara terkait ini.

Dia bilang, jika memang sembako itu ditimbun karena rusak, maka ini menjadi kewenangan JNE sebagai pihak penyedia layanan pengiriman. Muhadjir mengatakan, penimbunan tersebut bukan urusan pihaknya maupun Kementerian Sosial.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com