Partai Pandai Bidik Pemilih Wanita, Pelajar maupun Tenaga Kerja Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) Farhat Abbas membidik suara wanita, pelajar, maupun tenaga kerja di luar negeri pada Pemilu 2024.

Demikian dikatakan Farhat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024, Jakarta, Senin (1/8/2022).

"2024 meraih suara wanita, pelajar maupun tenaga kerja di luar karena Pandai artinya daulat Indonesia dengan tagline Adhigung Adhiguna, rendah hati," kata Farhat.

Baca juga: Profil Partai Pandai, Parpol Besutan Farhat Abbas yang Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Farhat menargetkan, partainya memperoleh suara 7-10 persen pada Pemilu 2024.

Dalam proses pendaftaran ini, KPU meminta Pandai menyelesaikan kekurangan berkas administrasi, di antaranya kelengkapan berkas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai di tingkat Kabupaten/Kota.

"Apabila terpenuhi 70 sampai 100 persen, maka akan terdaftar untuk verifikasi faktual, tapi kalau tidak terpenuhi, tidak ikut masuk 2024, tapi kami optimis Pandai masuk," harap Farhat.

Baca juga: Daftarkan Diri ke KPU, Nasdem: Kami Tidak Kekurangan Keterwakilan Perempuan

Sementara itu, Farhat juga berharap agar KPU tidak mencari-cari kesalahan dalam proses pendaftaran partai politik Pemilu 2024.

"Berharap KPU tidak mencari-cari kesalahan, terutama di masa pandemi ini sifatnya (agar) bisa ditoleransi saja. Kami hadir di sini bukan untuk main-main tapi serius," katanya.

"Jadikan pemilu pesta rakyat, sehingga jadikan sarana multi partai enggak masalah, kan partai-partai baru enggak membebankan negara. Partai-partai besar yang menciptakan organisasi oligarki. Ayo masyarakat butuh partai-partai baru untuk beri pembaruan bagi Indonesia," ujar Farhat.

Baca juga: Administrasi Partai Pandai Belum Lengkap, Farhat Abbas: Semoga KPU Tak Cari-cari Kesalahan

Sebagai informasi, pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dibuka selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran dilakukan satu pintu oleh pengurus pusat partai politik di KPU RI.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyampaikan bahwa lembaganya telah bersurat dengan partai politik, meminta agar mereka lebih dulu memberi informasi hari dan jam pendaftaran paling lambat H-1 sebelum waktu kehadiran.

"Kalau misalkan mau hadir tanggal 1 (Agustus), maka 1 hari sebelumnya harus mengirim surat. Supaya apa? Penata kelolaan di kantor KPU dan juga layanan KPU kepada partai politik itu dapat dimaksimalkan," kata Hasyim dalam jumpa pers Jumat lalu.