Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Sosialisasi dan Edukasi Terkait Cacar Monyek Dimasifkan

Kompas.com - 25/07/2022, 22:01 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memasifkan sosialisasi dan edukasi terkait cacar monyet meskipun hingga kini penyakit tersebut belum terdeteksi di Indonesia.

Permintaan itu dilayangkan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan cacar monyet tersebut sebagai darurat global (PHEIC).

“Cacar monyet sudah menyebar di puluhan negara berdasarkan laporan WHO. Belajar dari pengalaman kita menghadapi Covid-19, Indonesia harus siaga terhadap penyakit cacar monyet atau monkeypox," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/7/2022), dikutip Antara.

Mengutip WHO, Puan mengatakan, sudah lebih dari 16.000 kasus cacar monyet terdeteksi di 75 negara, kebanyakan di Eropa. Dari jumlah itu, sebanyak lima kematian ditemukan di Afrika.

Baca juga: Anggota DPR MInta Pemerintah Respons Cepat Putusan WHO soal Cacar Monyet Darurat Kesehatan

Data tersebut, kata Puan, harus menjadi perhatian pemerintah. Politisi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah mengantisipasi masuknya penyakit yang disebabkan oleh Monkeypox Virus (MPXV) tersebut.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan deteksi dini karena penyakit cacar monyet telah dideklarasikan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan dua laboratorium sebagai upaya deteksi dini monkeypox. Pastikan fasilitas kesehatan sudah siap menghadapi penyakit ini, tenaga medis perlu diingatkan untuk peka terhadap potensi pasien cacar monyet yang menyerang warga," ujarnya.

Dia menilai kesiapsiagaan pemerintah menghadapi cacar monyet dapat meredam keresahan masyarakat. DPR, kata dia, akan terus mengawal persiapan pemerintah mengantisipasi penyakit tersebut.

Menurut dia, DPR melalui Komisi IX akan ikut memastikan Pemerintah sudah siap apabila cacar monyet masuk ke Tanah Air. DPR akan meminta jaminan skenario yang akan dilakukan terhadap kemungkinan terburuk akibat penyakit tersebut.

"Untuk menghindari penularan, kita harus semakin menyadari untuk menerapkan gaya hidup sehat. Termasuk tidak menggunakan barang pribadi bersamaan dengan orang lain seperti handuk dan alat makan," katanya.

Puan menyarankan masyarakat apabila mengalami demam bersamaan dengan sakit kepala hebat, pembengkakan anggota tubuh, sakit punggung, nyeri otot, kelesuan, ruam, dan lesu segera mendatangi fasilitas kesehatan.

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global, Akankah Ditetapkan sebagai Pandemi seperti Covid-19?

Dia mengingatkan cacar monyet bisa menular dari ibu hamil ke janinnya atau dari orangtua ke anak selama masa kehamilan atau setelah kelahiran melalui kontak kulit dengan kulit.

"Karena itu, pentingnya Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk memastikan jaminan kesehatan kepada ibu dan anak dilakukan secara terpadu,” tegasnya.

Dia mendorong pemerintah terus mengembangkan kerja sama dengan negara-negara lain sebagai tindakan pencegahan penyakit cacar monyet.

Terutama menyangkut penyediaan vaksin karena WHO telah merekomendasikan agar negara-negara menerapkan respons terkoordinasi, termasuk mempercepat penelitian vaksin, terapi, dan alat lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com