Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Elektabilitas Puan di Bawah Ganjar, PDI-P: Survei Tak Jadi Patokan

Kompas.com - 25/07/2022, 17:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa PDI-P tidak melihat survei sebagai patokan untuk mengusung calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal sejumlah hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ketua DPP PDI-P Puan Maharani lebih rendah daripada Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo.

"Survei itu bagi kita bukan menjadi patokan, survei itu sekadar pengetahuan bagi kita tapi bukan patokan," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Tak Perlu Tim Khusus untuk Safari Politik Puan ke Parpol Lain

Djarot pun membeberkan alasan PDI-P enggan melihat survei sebagai patokan pengusungan capres-cawapres.

Pertama, dia menilai survei berjalan secara dinamis sehingga hasilnya pun akan berubah-ubah.

Namun, ia menyinggung soal kinerja kader yang berpotensi mendongkrak elektabilitas, salah satunya akan terekam dalam survei.

"Survei itu tergantung kita, bagaimana kerja-kerja politik kita, bagaimana kerja-kerja kader PDI-P. Dia bukan menjadi patokan, karena sifatnya sangat dinamis," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kendati begitu, Djarot mengaku tetap berterima kasih atas hasil survei yang menunjukkan elektabilitas PDI-P berada di posisi teratas.

Namun, dia mengingatkan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk tidak jumawa melihat hasil tersebut.

"Kita harus tetap turun ke bawah," ujar dia.

Baca juga: Soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Harus Senapas, Tak Mungkin Campur Minyak dan Air

Berdasarkan catatan Kompas.com, elektabilitas Puan Maharani berada di papan tengah sejumlah hasil survei nasional.

Keadaan itu berbeda jika melihat elektabilitas sesama rekannya di PDI-P, yaitu Ganjar Pranowo.

Elektabilitas Ganjar bahkan belakangan berada di posisi teratas, salah satunya di hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada Rabu (20/7/2022).

Hasilnya menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo menempati posisi teratas sebagai capres pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024-2029.

"Siapakah yang menjadi presiden 2024 nantinya menggantikan Joko Wiidodo? Publik menilai Ganjar 26,69 persen, kemudian dilanjutkan Anies Baswedan 19,18 persen, Prabowo Subianto 11,18 persen," kata peneliti ARSC Bagus Balghi dalam paparannya secara daring, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Sambut Baik Niat Silaturahmi, Nasdem Siapkan Karpet Merah untuk Puan

Sementara itu, elektabilitas Puan ada di posisi sembilan dengan 1,70 persen responden.

Puan berada di bawah Erick Thohir yaitu 2,01 persen dan di atas Andika Perkasa 1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com