Mengenal Akar Semangat Gus Dur Membela Kaum Minoritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Peninggalan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk bangsa Indonesia terletak pada semangatnya memperjuangkan kaum minoritas.

Kompas.com mencatat, ada empat upaya Gus Dur untuk mendorong kaum minoritas dan mereka yang termarjinalkan agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Pertama, Gus Dur mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 bikinan Presiden Soeharto, yang mengekang kebebasan ibadah dan tradisi masyarakat Tionghoa.

Masyarakat keturunan Tionghoa hampir 30 tahun dibatasi kebebasannya oleh pemerintah Orde Lama.

Dengan terbitnya Keppres tersebut pada pada 17 Januari 2000, akhirnya masyarakat Tionghoa bisa bernapas lega.

Baca juga: Air Mata Gus Dur Mengalir sebelum Terbitkan Dekrit

Kedua, Presiden keempat Republik Indonesia itu menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban G30S, baik tahanan politik maupun mereka yang dituding keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam pandangan Gus Dur, sebagaimana dikutip dari Harian Kompas yang terbit 15 Maret 2000, belum tentu orang yang ditunding komunis dan dihukum mati itubersalah.

Pembuktian yang sahih harus diambil melalui jalur hukum, yaitu pengadilan.

Tiga, dukungan Gus Dur untuk kelompok Ahmadiyah. Meski mengaku tak sepakat dengan ajarannya, Gus Dur menegaskan siap memberikan pembelaan.

Dikutip dari nu.or.id, 14 Mei 2008, Gus Dur yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan menyatakan siap menjadi saksi untuk membela Ahmadiyah jika perkaranya dibawa ke pengadilan.

Baca juga: Gus Dur: Tak Ada Jabatan yang Layak Dipertahankan dengan Pertumpahan Darah

Saat itu kelompok Ahmadiyah menuai polemik karena dinilai memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam.

Polemik itu berbuntut dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang memberikan peringatan agar kelompok Ahmadiyah menghentikan kegiatannya.

Empat, membuka diskusi dengan masyarakat Papua.

Dalam salah satu kunjungannya pada 30 Desember 1999, Gus Dur menyempatkan diri berdialog dengan tokoh masyarakat Papua.

Ia mendengarkan semua pendapat, bahkan dari mereka yang menuntut kemerdekaan.