Sesuai KUHAP, KPK Sebut Maming Bisa Dipanggil Paksa jika Tak Penuhi Panggilan Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan memanggil paksa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming jika dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Adapun Maming, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP).

Baca juga: KPK: Dalam 7 Tahun, Maming Diduga Terima Suap Rp 104 Miliar

Alex mengatakan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi atau tersangka yang dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang bisa dibenarkan maka akan dilakukan upaya paksa.

"Kemudian tadi disampaikanm, tersangka atau saksi tidak hadir apa tindakan KPK? Itu tadi sesuai dengan KUHAP, dua kali dipanggil tidak hadir, ya kita punya penyidik," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/7/2022).

"Penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa, kita akan dijemput yang bersangkutan ya itu," sambungnya.

Baca juga: Kasus Mardani Maming, KPK Duga Ada Aliran Dana Rp 104,3 Miliar

Sebelumnya, Mardani H Maming tidak memenuhi panggilan pertama sebagai tersangka yang dilayangkan penyidik KPK.

Kuasa hukum Maming beralasan, saat ini kliennya masih menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca juga: KPK Minta PN Jaksel Hapus Bambang Widjojanto dari Daftar Pengacara Maming

Sementara itu, KPK menyatakan, praperadilan tersebut tidak menyentuh aspek materiil perkara dalam ini. KPK menyatakan, tetap mengusut perkara ini.

Dalam praperadilan itu, anggota Tim Biro Hukum KPK menyebut KPK memiliki alat bukti bahwa Maming diduga menerima suap lebih dari Rp 104 miliar yang ia terima dalam waktu sekitar 7 tahun.