Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Timor Leste Usulkan NU dan Muhammadiyah Jadi Penerima Nobel Perdamaian

Kompas.com - 20/07/2022, 18:54 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengusulkan agar dua organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi penerima Nobel perdamaian.

Menurut dia, NU dan Muhammadiyah layak atas penghargaan tersebut karena sudah terbukti memiliki peran dalam beragam isu kemanusiaan.

"Dua organisasi ini sangat layak mendapatkan Nobel perdamaian. Saya melihat sejak dahulu NU dan Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyuarakan perdamaian,” kata Ramos Horta saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Kunjungan ke UI, Ramos Horta: Indonesia Sangat Penting bagi Timor Leste

Usulan Ramos Horta itu diapresiasi oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Menurut pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, usulan penerima Nobel perdamaian itu adalah kehormatan tersendiri bagi PBNU.

"Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Presiden Ramos Horta telah mencalonkan NU untuk nobel perdamaian pada tahun lalu dan dia ingin mencalonkannya lagi. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami semua," ucapnya.

Selain membicarakan usulan Nobel tersebut, Gus Yahya juga menjajaki kerjasama kemanusiaan untuk Timor Leste.

Baca juga: Sambangi PBNU, Presiden Timor Leste Cerita Kedekatannya dengan Gus Dur

"Kami ingin membuka kerja sama dengan masyarakat Timor Leste apapun yang bisa dilakukan untuk agenda kemanusiaan di sana," ujar Gus Yahya.

Niat kerja sama itu, kata Gus Yahya, disambut baik oleh Ramos Horta dengan menyiapkan lembaga khusus.

"Beliau menyambut baik dan ada satu lembaga khusus yang sudah beliau siapkan untuk kerja sama dalam kegiatan-kegiatan, agenda-agenda keagamaan dan kemanusiaan di Timor Leste. Itu lah maksud kerja sama nanti," ujar Gus Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com