Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Komisi X Minta Kemendikbud Ristek Fokus Benahi Sarana dan Prasarana Sekolah

Kompas.com - 18/07/2022, 11:48 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fahmi Alaydroes meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar fokus dan serius membenahi fasilitas sekolah-sekolah di Indonesia.

Menurutnya, aspek pembaruan fasilitas sekolah perlu diperhatikan sungguh-sungguh di tengah-tengah problematika Indonesia.

“Di mana 1 juta lebih ruang kelas rusak ya di seluruh Indonesia. Bagaimana anak ingin mendapatkan pengalaman belajar yang kondusif dan bagus ketika sarana prasarananya menjadi menjadi bermasalah,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (18/7/2022).

Pembangunan sarpras sekolah, lanjut dia, harus menjadi catatan keras Kemendikbud Ristek dan pemerintah sebagai bentuk perhatian kepada fasilitas pendidikan.

Pernyataan tersebut Fahmi sampaikan usai melakukan peninjauan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Reses Komisi X DPR RI di tiga sekolah di Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Lakukan Kunjungan Kerja ke Salatiga, Komisi X DPR RI Terima Sejumlah Aspirasi

Adapun tiga sekolah yang dikunjungi tim kunker Reses Komisi X adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 03.

Fahmi mengungkapkan bahwa bangunan yang dimiliki sekolah-sekolah yang dikunjungi pihaknya adalah bangunan peninggalan zaman Belanda.

“Sarana dan prasarana (Sarpras) bangunan sekolah yang merupakan peninggalan Belanda itu memiliki kesan kokoh, luas, dan asri dengan penghijauan di sekitarnya,” ujarnya.

Dari bangunan tersebut, lanjut Fahmi, membuktikan bahwa Pemerintah Belanda sangat memperhatikan sarpras bagi sekolah dan serius membangun pendidikan pada masa itu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, gedung SMAN 03 Kota Salatiga dahulu adalah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada masa Belanda.

Baca juga: Tokoh Pemuda yang Merobek Bendera Belanda di Surabaya

Meskipun Belanda menjajah Indonesia zaman dahulu, Fahmi menilai, negara tersebut juga
memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik atau guru pada masa itu.

Menurutnya, pada waktu itu pendidikan merupakan hal yang mewah bagi seorang guru. Mewah dalam artian terfasilitasi dengan baik.

"Kami juga tahu bahwa guru-guru di zaman dulu itu hebat-hebat. Hal ini juga catatan buat kita. Apalagi nanti di tengah-tengah suasana upaya untuk memperbaiki Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” jelas Fahmi.

Oleh karenanya, sebut dia, pemerintah juga harus memberikan perhatian untuk menghadirkan guru yang bagus dan berkualitas sebagai prioritas nomor satu.

Sebab, menurut Fahmi, sarpras dan guru merupakan ujung tombak perbaikan mutu pendidikan Indonesia ke depan. Keduanya memiliki korelasi yang cukup erat dalam membangun pendidikan yang bermutu.

Baca juga: Guru Besar IPB: RI Harus Genjot Jumlah Wirausahawan untuk Hadapi Resesi Global

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com