Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Diplomasi "Gowes" PAN dan PDI-P, PPP: Itu Inklusivitas Politik, Tak Bahayakan Soliditas KIB

Kompas.com - 16/07/2022, 19:04 WIB
Irfan Kamil,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, aksi gowes bersama antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merupakan bentuk keterbukaan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Adapun KIB merupakan koalisi yang terdiri dari PAN, Partai Golongan Karya (Golkar), dan PPP. Arsul menilai, komunikasi politik yang dilakukan Hasto dengan Eddy tidak membahayakan soliditas KIB.

“Bersepeda bareng Sekjen PDI-P dan PAN itu bagi kami di KIB malah dimaknai positif, tidak seperti pengamat yang cenderung berimajinasi bahwa langkah tersebut membahayakan soliditas KIB,” ujar Arsul kepada Kompas.com, Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Soal Diplomasi Gowes PAN dan PDI-P, Pengamat: Komunikasi Politik Saja, Silaturahmi Biasa...

Menurut Arsul, koalisinya justru mendorong setiap partai politik (parpol) yang tergabung di KIB untuk terus mengembangkan komunikasi politik dengan parpol lainnya sebagai bentuk keterbukaan.

Hal itu, ujar dia, perlu dilakukan untuk mempersiapkan KIB menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024, termasuk jika PDI-P mau bergabung.

“Jadi dalam konteks mengembangkan kemungkinan bergabungnya parpol lain, termasuk PDI-P ke KIB, maka kegiatan sepeda bareng seperti itu merupakan bagian dari inklusivitas politik KIB,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Raktat (MPR) itu.

Baca juga: KIB Dinilai Perlu Perkuat Solidaritas tapi Tetap Buka Komunikasi dengan Parpol Lain

Lebih lanjut, Arsul mengaku tidak khawatir jika pasangan calon presiden (capes) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung dalam pemilu mendatang juga dibahas oleh kedua sekjen tersebut.

Menurut dia, pembicaraan pasangan calon (paslon) itu dapat menjadi pertimbangan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam koalisi yang terdiri dari tiga partai itu.

“Jika kemudian dalam proses komunikasi tersebut terjadi pembicaraan soal paslon, maka itu juga akan menjadi masukan bagi KIB sebagai koalisi tiga parpol saat ini,” papar Arsul.

Baca juga: Diplomasi Gowes dengan PAN, Sinyal PDI Perjuangan Gabung KIB?

Sebagai informasi, Hasto Kristyanto dan Eddy Soeparno bersepeda bersama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Aksi gowes bersama ini sengaja dipilih keduanya agar pembahasan mengenai kerja sama kedua partai dapat dilakukan lebih santai. Namun, keduanya membantah bersepeda itu kental muatan politis.

Eddy menuturkan, perbincangannya bersama Hasto hanya mengenai Indonesia agar ke depan dapat disegani di dunia internasional, selain membahas situasi penanganan Covid-19.

Baca juga: PAN Sebut Diplomasi Gowes dengan PDI-P Akan Dilanjutkan

Sementara, Hasto menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan soal pemilihan presiden di dalam kegiatan gowes santai itu. Sebab, perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama.

Kendati demikian, peluang kerja sama antarparpol masih tetap dapat dilakukan, terutama dalam hal peningkatan kualitas kader dan anggota legislatif.

"Kami menawarkan tidak bicara koalisi atau kerja sama parpol karena hal tersebut akan ada waktunya, namun yang penting bagaimana kerja sama meningkatkan kualitas kader seperti pelatihan bersama melalui Sekolah Partai," tutur Hasto, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com