Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol: PDI-P Urutan Pertama Berpotensi Dipilih pada Pemilu 2024

Kompas.com - 15/07/2022, 17:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indopol Survey & Consulting menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menempati posisi teratas sebagai partai politik yang berpotensi dipilih pada Pemilu 2024.

Pada survei Juni 2022 yang digelar lembaga ini, PDI-P mendapatkan elektabilitas sebesar 18,94 persen.

"Skemanya tetap sama, PDI-P di urutan pertama, kemudian Gerindra di urutan kedua 9,43, Partai Golkar di urutan ketiga (6,34 persen)," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam tayangan YouTube, Jumat (15/7/2022).

Urutan keempat diduduki oleh Partai Demokrat dengan 5,04 persen responden. Lalu posisi lima ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 4,55 persen.

Baca juga: Survei Indopol: Kepala Daerah Paling Diinginkan Publik Jadi Capres

Sementara itu, posisi enam ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3,98 persen dan Nasdem di posisi tujuh 3,41 persen.

Kendati demikian, Ratno mengatakan bahwa terjadi penurunan elektabilitas partai politik jika dibandingkan pada survei 2019.

"Fenomenanya publik menilai parpol cenderung turun," ujarnya.

Baca juga: Survei Indopol: Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi Turun

Ratno tak menjelaskan alasan mengapa parpol mengalami penurunan elektabilitas tersebut.

Tetapi, dalam paparan survei dituliskan perbandingan elektabilitas parpol pada 2019 dan 2024 atau dalam survei Juni 2022.

Misalnya, PDI-P pada survei 2019 menunjukkan elektabilitas 25,77 persen. Namun, pada Juni 2022 sebesar 18,94 persen.

Kemudian hal yang sama juga terjadi pada Partai Gerindra, pada survei 2019 angkanya mencapai 12,85 persen. Akan tetapi pada Juni 2022, turun menjadi 9,43 persen.

Baca juga: Survei LSN: Elektabilitas Prabowo Teratas dengan 29,5 Persen

Begitu juga dengan Golkar yang pada 2019 mencapai 7,4 persen, sedangkan Juni 2022 hanya 6,34 persen.

Adapun survei ini dilakukan kepada 1.230 responden dengan margin of eror sekitar 2,8 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Bursa Cagub Jatim, Elektabilitas Khofifah 44,2 Persen, Risma 17,1 Persen

Tingkat kepercayaan survei 95 persen. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling.

Wawancara dilakukan secara tatap muka pada kurun waktu 24 Juni sampai 1 Juli 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com