Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/07/2022, 05:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pada 2045 nanti Kota Nusantara diperkirakan dihuni oleh 1,7 - 1,9 juta penduduk.

Menurutnya, Kota Nusantara akan menjadi kota masa depan Indonesia yang modern dan terkoneksi dengan berbagai negara.

"Nusantara akan dihuni oleh 1,7 hingga 1,9 juta orang di tahun 2045," ujar Bambang dalam webinar bertajuk "Membangun Sistem Transprotasi Cerdas di IKN" yang ditayangkan di kanal YouTube ITS Indonesia, Kamis (14/7/2022).

Dengan demikian sejak 2024 hingga 2045 atau selama 21 tahun sejak pemindahan ibu kota dari Jakarta, jumlah penduduk di Kota Nusantara berkisar antara 1,7-1,9 juta jiwa.

Baca juga: Akan Dipindah ke IKN, 60.000 ASN Pemerintah Pusat Segera Jalani Pemetaan Kompetensi

Dia melanjutkan, pembangunan IKN sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan dan target pencapaian. Yakni pada 2024, 2035 dan 2045.

"Dan setelah 2045 untuk memantapkan posisi IKN dalam perekonomian dunia," lanjut Bambang.

Bambang menambahkan, membangun IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan saja.

Namun, pemerintah ingin membangun kota berbasis world city for all yang menjadi acuan untuk kota lain di Indonesia dan dunia.

Adapun sebelumnya, Bambang mengatakan bahwa kawasan pengembangan IKN memiliki luas empat kali lebih besar daripada DKI Jakarta.

Hingga 2024 mendatang pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 900 hektare terlebih dulu di lokasi IKN.

Baca juga: Konsep Nagara Rimba Nusa IKN Terinspirasi Gugusan Kepulauan Indonesia

"Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta," ujar Bambang saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesian Diaspora yang disiarkan YouTube IKN Nusantara, Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, dari 256.000 total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektare di antaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Di mana 900 hektare akan kami bangun hingga 2024. Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ungkap Bambang.

Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Miniatur dan Anjungan IKN Akan Dibangun di TMII

Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Adapun sebagai perbandingan, penduduk DKI Jakarta pada 2020 tercatat sebanyak 10,56 juta.

Data ini berdasarkan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS merinci, wilayah Jakarta Timur merupakan area terpadat dengan persentase 28,76 persen.

Lalu, Jakarta Barat dengan persentase 23,05 persen, Jakarta Selatan sebesar 21,08 persen, Jakarta Utara 16,84 persen, Jakarta Pusat 10,01 persen, dan Kepulauan Seribu 0,26 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com