Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diingatkan Pilih Pengganti Lili yang Punya Rekam Jejak di Bidang Antikorupsi

Kompas.com - 12/07/2022, 13:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili PIntauli Siregar disebut bisa menjadi pintu masuk Presiden Joko Widodo memperbaiki lembaga antirasuah yang dinilai merosot dalam lima tahun terakhir.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani mengingatkan, Jokowi mesti memilih calon Wakil Ketua KPK baru yang berintegritas dan mengambil keuntungan dari jabatan.

Baca juga: Jubir KPK Klaim Pimpinan Tak Tahu Pengunduran Diri Lili dan Alasannya

Julius mengatakan, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang KPK, saat terjadi kekosongan jabatan, presiden berwenang mengajukan calon pimpinan KPK ke DPR RI.

“Presiden Jokowi dan DPR jangan sampai ‘kejebur’ di lubang yang sama. Calon anggota pengganti yang dipilih harus punya rekam jejak yang jelas di bidang antikorupsi,” kata Julius dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022) malam.

Dalam catatan PBHI, KPK era Firli Bahuri memiliki rapor merah. PBHI pun menyoroti sejumlah kemerosotan KPK antara lain, tren tuntutan Jaksa KPK yang menurun dalam lima tahun terakhir hingga sasaran sita aset, denda, dan uang pengganti yang minim.

“Bahkan, asset recovery dan penyelamatan potensi kerugian negara masih jauh dari angka 5 persen,” ujar Julius.

Baca juga: Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli di KPK: Kami Ajukan ke DPR Secepatnya

Selain itu, sejumlah pimpinan KPK justru tersandung beberapa pelanggaran etik.

Ketua KPK Firli Bahuri misalnya, tersandung kasus gratifikasi helikopter, kemudian Lili yang terseret dalam kasus Walikota Tanjung Balai, kebocoran agenda penggeledahan kasus korupsi Direktorat Jenderal Pajak, dan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBHI Gina Sabrina mengingatkan KPK memiliki banyak tunggakan pekerjaan.

Performa KPK yang dinilai buruk saat ini, justru dihadapkan dengan kasus korupsi yang meningkat dan kerugian negara sebesar Rp 62 triliun.

Sejumlah kasus seperti kasus suap politikus PDIP Harun Masiku, sampai saat ini juga tidak jelas karena belum juga tertangkap.

“Kasus besar seperti Harun Masiku tidak jelas, mungkin masih ongkang-ongkang kaki sambal tertawa di luar sana,” ujar Gina.

Baca juga: Teka-teki Mundurnya Lili Pintauli Saat Nasibnya di KPK Hendak Diputuskan...

Sebelumnya, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga menerima gratifikasi terkait ajang balap MotoGP Mandalika senilai Rp 90 juta.

Lili mengundurkan diri sesaat sebelum sidang dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya digelar. Dewas KPK kemudian menyatakan sidang gugur dan dihentikan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, penentuan sosok pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK masih dalam proses.

Baca juga: Teka-teki Mundurnya Lili Pintauli Saat Nasibnya di KPK Hendak Diputuskan...

 

Tetapi, dia menegaskan, nama kandidat pengganti Lili akan diajukan secepatnya ke DPR. 

"Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani," ujar Jokowi usai berdialog dengan petani di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya. Kami akan segera mengajukan (penggantinya) ke DPR. Secepatnya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com