Kementerian PPPA Harap Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah SPI Dihukum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS. com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) berharap aparat penegak hukum menghukum JE, pelaku kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), dengan vonis maksimal.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengatakan, kasus kekerasan seksual ini sudah menjadi perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

"Menteri PPPA secara khusus meminta agar dilakukan penegakan hukum sesuai UU tentang Perlindungan Anak dan apabila terbukti pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya," ujar Nahar dalam keterangan resmi, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Jaksa Jemput Paksa Terdakwa Kasus Kekerasan Seksual Sekolah SPI

Nahar juga sangat menyayangkan tersangka JE tidak dilakukan penahanan saat penyidikan.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, kata Nahar, seharusnya sejak awal tersangka dapat ditahan, karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara, sesuai Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Saat ini, kasus tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang yang dilakukan secara tertutup lantaran perkara kesusilaan.

Rencananya, pada 20 Juli 2022, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. 

“Sebanyak 15 saksi korban telah diminta keterangannya sejak pemeriksaan di Polres Batu dan di dalam persidangan. Meski yang diminta keterangan hanya 15 saksi korban, namun diduga korban lebih dari 15 orang,” tutur Nahar.

Adapun sejak awal kasus bergulir, Nahar mengaku Kementerian PPPA langsung melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait kasus hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan puluhan siswa yang menjadi korban.

Nahar mengatakan, Kementerian PPPA mendorong proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara dan dapat ditambah 1/3 karena tersangka adalah guru/pengasuh sekolah.

“Sejak kasus ini terinformasikan ke ruang publik pada 2021, KemenPPPA langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu. LPSK juga langsung turun memberikan perlindungan terhadap korban,” tutur dia.

Lebih lanjut, Nahar mengatakan sejak diterima laporan kasus kekerasan seksual, Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan melalui Tim Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) ke Kota Batu bersama Tim Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur.

Baca juga: KemenPPPA Sayangkan Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah SPI Belum Ditahan

Kasus dugaan kekerasan seksual ini dilaporkan para korban didampingi Komisi Nasional Perlindungan Anak ke Mapolda Jatim pada akhir Mei 2021.

JE yang merupakan pendiri sekolah dilaporkan karena diduga melakukan kekerasan seksual, fisik, verbal, hingga eksploitasi ekonomi terhadap anak didiknya.