Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 70 Persen Responden Tak Tahu Indonesia Jadi Presidensi G20

Kompas.com - 11/07/2022, 18:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) memperlihatkan, 70 persen responden tidak mengetahui Indonesia merupakan Presiden G20 pada 2022.

Dalam survei bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakkan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi”, hanya 30 persen responden yang mengetahui Indonesia merupakan Presidensi G20 kali ini.

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa.

“Ternyata yang tahu cuma 30 persen, sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa Indonesia merupakan Presidensi G20,” ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Retno Singgung Perang Rusia-Ukraina Sebabkan Krisis Pangan di Acara FMM G20

Selain itu, mayoritas responden setuju jika Indonesia mengundang Rusia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kendati banyak ditentang oleh negara-negara Barat.

Rinciannya, yakni 7,9 persen sangat setuju, 67,9 persen setuju, 14,5 persen kurang setuju, 4,5 persen tidak setuju sama sekali, 5,1 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Rusia merupakan salah satu negara anggota G20 yang saat ini tengah berkonflik dengan Ukraina.

Tak hanya itu, mayoritas responden setuju Indonesia mengundang Rusia dan Ukraina sekaligus dalam KTT G20.

Sebanyak 6,4 persen sangat setuju, 71,6 persen setuju, 12 persen kurang setuju, 5,1 persen tidak setuju sama sekali, 4,9 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Dalam laporan yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo mengundang Rusia dan Ukraina sejakigus dalam KTT G20.

Mereka setuju jika Jokowi mengundang Rusia dan Ukraina sekaligus karena faktor negara sahabat dan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjaga perdamaian dunia.

Rinciannya persentase tersebut yakni 11,3 persen sangat setuju, 73,4 persen setuju, 6,9 persen kurang setuju, 3,1 persen tidak setuju sama sekali, dan 5,3 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Adapun survei ini dilakukan pada 16-24 Juni 2022 dengan total 1.200 responden.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki margin of error atau toleransi kesalahan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com