Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Retno Singgung Perang Rusia-Ukraina Sebabkan Krisis Pangan di Acara FMM G20

Kompas.com - 08/07/2022, 11:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyinggung invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada negara-negara berkembang saat acara Pertemuan Menteri-menteri luar negeri (Foreign Ministerial Meeting/FMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/7/2022).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

Retno menuturkan, dunia kembali menghadapi tantangan besar terkait krisis pangan dan energi akibat perang di Ukraina, yang di saat bersamaan juga belum pulih dari pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Dia mengatakan, dengan kondisi seperti ini, negara dengan kapasitas fiskal sempit, tidak bisa memberikan subsidi sehingga harga-harga pangan melejit di negaranya.

"Efek riak sedang dirasakan secara global pada makanan, energi, dan ruang fiskal. Dan seperti biasa, negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah paling terkena dampak," kata Retno dalam FMM G20 di Nusa Dua, Bali, yang disiarkan secara daring.

Akibat serangkaian tantangan dan permasalahan global ini, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi melambat menjadi 2,9 persen pada 2022. Padahal, sejumlah lembaga internasional memprediksi 2022 adalah tahun pemulihan.

Baca juga: Menlu Retno Pastikan Semua Menteri Luar Negeri G20 Hadiri Pertemuan Minggu Depan

Selain itu, lanjut Retno, inflasi dapat mencapai hingga 8,7 persen untuk negara-negara berkembang.

"Bisakah kita memecahkan masalah global ini sendiri? Jawabannya adalah tidak. Tantangan global membutuhkan solusi global. Tapi sejujurnya kita tidak dapat menyangkal bahwa semakin sulit bagi dunia untuk duduk bersama," ungkap Retno.

Kehilangan kepercayaan

Retno tak memungkiri, situasi dunia saat ini, membuat orang kehilangan kepercayaan pada multilateralisme dan kapasitasnya untuk merespons secara efektif tantangan global.

Multilateralisme, kata Retno, memang tidak sempurna. Tapi dunia tanpa multilateralisme disinyalir akan lebih buruk. Tanpa kehadiran perbedaan, unilateralisme akan menjadi norma. Dengan demikian, yang perkasa akan mengambil andil paling besar.

"Tentunya bukan ini yang kita inginkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga multilateralisme agar terwujud. Multilateralisme adalah satu-satunya mekanisme di mana semua negara terlepas dari ukuran dan kekayaannya, berdiri di atas pijakan yang sama dan diperlakukan sama," ungkap Retno.

Baca juga: Menlu Retno Bertemu Perwakilan Uni Eropa, Bahas Perkembangan Perang Ukraina

Menurut Retno, suara semua negara, baik besar dan kecil, utara dan selatan, maju dan berkembang, harus didengar. Itulah sebabnya presidensi G20 Indonesia mengundang untuk pertama kalinya perwakilan dari negara-negara berkembang pulau kecil, PIF dan CARICOM, bersama Uni Afrika.

Karena di dunia yang terpolarisasi ini, Retno berkata, kepentingan negara kecil dan kekhawatiran mereka juga penting. Multilateralisme merupakan satu-satunya cara untuk mengoordinasikan tanggapan secara efektif terhadap tantangan global.

"Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat kepercayaan strategis dan saling menghormati serta menjunjung tinggi semua landasan dan prinsip yang kita bangun sejak tahun 1945 ketika PBB didirikan," jelas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com