Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 06/07/2022, 14:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Political Weather Station (PWS) menunjukkan, mayoritas responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Saat ini mayoritas publik sebanyak 62,8 persen mengaku puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata peneliti PWS Mohammad Tidzi AM dalam acara rilis survei, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Polisi Terus Menurun, Apa Penyebabnya?

Tidzi menyebutkan, sebanyak 23,5 responden lainnya menyatakan kurang atau tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sedangkan 9,7 persen responden menjawab tidak tahu.

Menurut Tidzi, angka kepuasan ini cenderung turun dibandingkan hasil survei pada Januari 2022, di mana kepuasan publik terhadap pemerintah berada di angka 65,8 persen.

"Ini berdampak karena beberapa persoalan perekonomian," ujar Tidzi.

Baca juga: Mahfud MD Tak Persoalkan Menurunnya Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi-Maruf

Survei PWS ini juga menunjukkan masalah ekonomi menjadi isu yang paling dinilai mendesak oleh responden.

"Mereka yang hanya bisa menyebut masalah ekonomi saja, tidak secara spesifik masalahnya apa, itu sebesar 23,5 persen. Jadi yang ada di benak masyarakat saat ini kita ini sedang kesulitan ekonomi," kata Tidzi.

Baca juga: Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Adapun masalah lain yang dianggap mendesak oleh publik antara lain mahalnya harga sembako (17,1 persen responden), minyak goreng (13,5 persen), kenaikan harga bahan bakar minyak (10,5 persen), dan lapangan kerja (10,4 persen).

Survei ini dilaksanakan pada 15-28 Juni 2022 di 34 se-Indonesia terhadap 1.420 responden dengan wawancara tatap muka yang dipilih melalui teknik multistage random sampling.

Survei ini memiliki margin of error +/- 2,6 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com