Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Kompas.com - 04/07/2022, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Santana Putra mengatakan, status Kota Palembang yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kota percontohan sistem transportasi massal terintegrasi masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Pasalnya, hingga kini, keberadaan sejumlah angkutan umum yang menjadi bagian dari moda transportasi darat masih belum tertata dengan baik.

"Saya contohkan di tempat saya, di daerah pemilihan (dapil) saya, mana ada terintegrasi. Light rail transit (LRT), Trans Musi Jaya, New Angkot, dan Damri, enggak nyambung semua," ujarnya dikutip dari keterangan persnya, Senin (4/7/2022).

Oleh karenanya, Eddy meminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan integrasi kepada keberadaan seluruh moda transportasi darat di Palembang.

Dia menyatakan, desakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Budi Setiyadi saat masih menjabat sebagai Direktur Hubdat, Kemenhub, di tengah rapat dengar pendapat Komisi V DPR,  Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Legislator dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu mengatakan, tidak terintegrasinya sistem moda transportasi darat itu membuat masyarakat terdampak, seperti yang terjadi di Indralaya.

Eddy menjelaskan, Damri sempat beroperasi dari tol Palembang ke Indralaya kebanyakan melayani para mahasiswa.

“Nah, sekarang Damri itu sudah hilang, kasihan masyarakat dan para mahasiswa itu. Sekarang mereka kesulitan susah mau ke kampus sudah enggak ada Damri,” katanya.

Hal tersebut pun perlu diperhatikan mengingat Indralaya terkenal sebagai kawasan kampus karena memiliki dua kampus terkenal, yakni Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur’an Al Ittifaqiah (STITQI).

“Semoga di tangan Pak Hendro Sugiatno sebagai Dirjen Hubdat yang baru bisa kembali mengoperasikan Damri," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Lebih lanjut, Eddy juga menyoroti pengoperasian LRT di Jakabaring yang belum terintegrasi dengan moda angkutan darat lainnya. Hal ini dinilai menyulitkan penumpang LRT ketika hendak melanjutkan perjalanan.

"LRT itu stopnya batas Jakabaring, terus alangkah baiknya kalau Damri yang nyambung di situ, LRT akan terpakai juga kalau ada multimoda yang terintegrasi gitu, saya kira ini harus ada evaluasi," lanjutnya.

Untuk diketahui, pada awal Februari 2022, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem transportasi massal terintegrasi di Palembang jadi percontohan karena memiliki moda terlengkap di Tanah Air.

Hal itu diwujudkan dengan meluncurkan Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU) di Palembang.

“GNKAU sebagai salah satu wujud kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan masyarakat, semua pihak harus mendukung kembali ke angkutan umum,” katanya di Palembang, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: Perjalanan Panjang Tjahjo Kumolo: Anggota DPR 6 Periode dan Menteri 2 Pemerintahan Jokowi

Budi mengatakan, Kota Palembang layak menjadi percontohan karena memiliki moda transportasi darat, sungai dan udara, dan kereta api yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com