Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Kompas.com - 04/07/2022, 11:27 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro berpandangan, sebagai satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden, PDI Perjuangan tak terlalu khawatir soal pencapresan.

Dengan alasan tersebut, PDI-P punya lebih banyak waktu untuk menimbang dan memilih calon terbaik karena bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri.

Ini dinilai menjadi alasan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak kunjung mengumumkan capresnya.

"PDI-P sebagai partai bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden memang lebih terlihat kalem," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Hasil Rakernas PDI-P dan Megawati yang Belum Mau Umumkan Capres

Bawono menduga, terpenuhinya presidential threshold membuat PDI-P merasa lebih aman. Sebab, modal tersebut dianggap menjadi faktor penarik parpol lain untuk merapat ke partai banteng.

Selain itu, lanjut Bawono, sudah menjadi langgam politik PDI-P mengumumkan nama capres di detik-detik terakhir menuju pendaftaran calon presiden.

Ini terjadi saat pengumuman capres dan cawapres PDI-P bersama koalisinya di Pilpres 2014 dan 2019.

"Seperti juga kebiasaan mereka selama ini sebagai partai politik dengan kursi terbesar di parlemen kemungkinan memutuskan pilihan dalam pemilihan presiden mendatang di last minute," tuturnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Kendati begitu, Bawono berpendapat, keputusan PDI-P yang belum juga buka suara soal pencapresan belum tentu menarik partai-partai lain untuk merapat.

Parpol lainnya, kata dia, akan menimbang sosok yang kelak diusung PDI-P, dan tentu menghitung peluang kemenangannya sebelum merapat ke koalisi partai penguasa itu.

"Apalagi bila bakal calon diusung nanti memiliki prospek elektoral menjanjikan untuk menang," kata dia.

Sebelumnya, PDI-P telah berulang kali menegaskan bahwa perihal capres dan cawapres merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Terbaru, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh partai lain soal deklarasi pencapresan.

Baca juga: Soal Capres, Megawati: Pemimpin yang Saya Cari Tak Hanya Andalkan Elektoral

Ini menangapi Partai Gerindra yang dalam waktu dekat akan mengumumkan nama ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres.

"Kalau masalah Gerindra itu masalah otonom partai Gerindra, silakan. Tapi kalau PDI-P menunggu ibu ketua umum. Yang sabar sedikit, jangan grasah-grusuh, jangan kesusu (terburu-buru)," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com