Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

Kompas.com - Diperbarui 04/07/2022, 11:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tak bergeming. Di tengah riuhnya bursa pencalonan presiden menuju 2024, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tetap teguh pada pendirian, belum mau mengumumkan nama calon presiden (capres).

Dikatakan berulang kali oleh para kader partai banteng, PDI-P menunggu arahan ketua umum perihal pencapresan.

Sementara, hingga kini belum ada sinyal Megawati bakal mengumumkan nama capres pilihannya.

Baca juga: PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Bukannya PDI-P tak punya nama potensial untuk dicalonkan di pilpres. Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang namanya kerap disebut-sebut dalam survei elektabilitas capres 2024.

Bahkan, isu berembus mengatakan bahwa Ganjar dan Puan bersaing di internal PDI-P memperebutkan tiket menuju panggung pencapresan.

Bisa jadi, belum diumumkannya capres PDI-P ini karena Megawati masih menimbang-nimbang pertaruhan. Mungkin juga ini bagian dari strategi.

Tak terpengaruh partai lain

Terbaru, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh partai lain soal deklarasi pencapresan.

Ini menangapi Partai Gerindra yang dalam waktu dekat akan mengumumkan nama ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres.

"Kalau masalah Gerindra itu masalah otonom Partai Gerindra, silakan. Tapi kalau PDI-P menunggu ibu ketua umum. Yang sabar sedikit, jangan grasah-grusuh, jangan kesusu (terburu-buru)," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Djarot mengaku dirinya bahkan tak tahu menahu soal rencana deklarasi pencapresan Prabowo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengatakan, dirinya belum bisa memastikan apakah PDI-P akan merapat ke Gerindra jika partai berlambang Garuda itu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

"Saya belum pernah mendengar deklarasi itu. Itu masih prediksi, imajinasi, spekulasi ini. Kami di dalam (PDI-P), tidak main spekulasi," ujarnya.

Kuasa ketua umum

Para kader PDI-P paham betul bahwa perihal capres merupakan wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ihwal tersebut telah ditegaskan dalam hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P yang diumumkan pada Kamis (23/6/2022).

"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri," kata kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membacakan hasil rakernas di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: PDI-P Diprediksi Sulit Cari Mitra Koalisi jika Usung Puan pada Pilpres

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com