Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah dan masyarakat waspada terhadap potensi penyebaran Covid-19 subvarian baru Omicron yakni BA.2.75.

"Sekarang bukan hanya BA.4 BA.5 ya, sudah ada BA.27.5 turunan dari Omicron BA.2, yang hampir bahkan bisa berpotensi sama dengan Delta," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/7/2022).

Menurut Dicky, subvarian Omicron BA.2.75 itu pertama kali terdeteksi di India.

Dicky mengatakan, ciri-ciri dari subvarian Omicron BA.2.75 adalah jumlah mutasi di spike (protein peplomer) sangat tinggi dan terdapat kemungkinan menurunkan efikasi antibodi.

Selain itu, lanjut Dicky, subvarian Omicron BA.2.75 diperkirakan juga menular secara efektif melalui udara dan ada kemungkinan sudah tersebar ke negara lain.

Baca juga: Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

"Data awal di India menunjukkan BA.2.75 punya kecepatan sebaran yang luar biasa atau 9 kali lipat BA.5," ucap Dicky.

Menurut Dicky, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi penyebaran subvarian baru itu.

"Ini artinya kecepatan pemerintah melakukan penguatan respon sangat-sangat segera harus dilakukan," ucap Dicky.

Di sisi lain, Dicky memuji langkah pemerintah menarik kebijakan pelonggaran masker di luar ruangan akibat kenaikan kasus Covid-19.

Dia mengatakan, langkah yang diambil pemerintah dengan kembali menggalakkan penggunaan masker sudah sesuai dengan kondisi saat ini, di samping terus mengkampanyekan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: 2 Kandidat Vaksin Pfizer-BioNTech Diklaim Tingkatkan Respons Kekebalan terhadap Varian Omicron

Keputusan pemerintah menarik kebijakan pelonggaran masker di luar ruangan disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Jumat (1/7/2022) lalu.

Dia mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khsusunya penggunaan masker, hingga angka harian Covid-19 di Tanah Air kembali turun.

"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Ma'ruf mengatakan, dengan kenaikan kasus Covid-19 ini, pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai situasi pandemi Covid-19 di masing-masing wilayah.

Ia mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diterapkan oleh pemerintah pun disesuaikan dengan tingkat PPKM di daerah tersebut.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan