Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Kumolo, Wakil Rakyat 5 Presiden yang Pernah Digaji Rp 1 Juta per Bulan

Kompas.com - 01/07/2022, 17:16 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil rakyat lima presiden. Julukan tersebut tepat diberikan untuk mendiang Tjahjo Kumolo.

Selama masa hidupnya, Tjahjo malang melintang di politik dan pemerintahan. Sebelum menjadi menteri, politisi PDI Perjuangan itu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama 6 periode.

Tercatat, Tjahjo menjadi legislator selama 27 tahun, terhitung sejak 1987 hingga 2014.

Baca juga: BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Politisi kelahiran Solo, 1 Desember 1957 itu mengawali kariernya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar pada 1987. Saat itu, usianya baru 30 tahun.

Awal berkarier di DPR, Tjahjo sempat ditempatkan di Komisi II, kemudian komisi III, selain juga di Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

Menyusul jatuhnya rezim Soeharto, Tjahjo berpindah haluan ke PDI-P tahun 1998.

Lewat Pemilu 1999, Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota dewan. Kala itu dia ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P.

Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI lewat Pemilu 2004, lalu Pemilu 2009. Saat itu, dia menjadi anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Dalam periode yang sama tepatnya tahun 2010, Tjahjo dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI-P di Parlemen.

Baca juga: Tjahjo Berpulang, PDI-P Kibarkan Bendera Setengah Tiang Selama 7 Hari

Atas perjalanan panjang ini, tak berlebihan jika Tjahjo diberi julukan wakil rakyat lima presiden.

Selama berdinas di gedung parlemen, Tjahjo mengalami pemerintahan lima kepala negara, mulai dari Soeharto, lalu BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, berlanjut Megawati Soekarnoputri, dan terakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Hampir 3 dekade menjadi anggota dewan, Tjahjo menjadi saksi berbagai perubahan di tubuh Parlemen.

Kepada Harian Kompas, 21 Oktober 2014, Tjahjo mengisahkan perjalanannya sebagai anggota dewan dari masa ke masa.

Menurut Tjahjo, pendidikan rata-rata anggota DPR dari tahun ke tahun semakin tinggi. Gaji dan fasilitas yang didapat juga makin baik.

Pernah digaji Rp 1 juta

Pertama kali duduk sebagai anggota dewan di tahun 1987, gaji Tjahjo hanya sekitar Rp 1 juta tiap bulan. Itu pun masih harus dipotong pajak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com