Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Kompas.com - 30/06/2022, 07:46 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dijadwalkan akan memberikan pembekalan pendidikan antikorupsi bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Kamis (30/6/2022).

Rencananya, kegiatan yang akan dilangsungkan di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK ini akan diikuti secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Hanura Oesman Sapta Odang beserta 54 pengurus partai.

Baca juga: Lili Pintauli Akan Bekali Ratusan Pengurus Golkar Pendidikan Antikorupsi

"Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dijadwalkan membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2022) malam.

"Konfirmasi yang kami terima, kegiatan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta 54 pengurus partai," ucapnya.

Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam program politik cerdas berintegritas (PCB).

Pembekalan antikorupsi ini akan diikuti oleh semua pengurus di jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura di seluruh Indonesia.

Ipi menerangkan, rangkaian kegiatan pembekalan ini juga meliputi penandatanganan deklarasi bersama integritas partai politik oleh ketum Partai Hanura.

Deklarasi itu antara lain terkait integritas parpol dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.

Baca juga: Ikut Pembekalan Antikorupsi, Kader Gerindra Diingatkan soal Mahalnya Biaya Politik

Kemudian, kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi.

Selain itu, parpol diminta mengembangkan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Partai Hanura pun diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

"Deklarasi tersebut merupakan komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol," kata Ipi.

Baca juga: KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Partai Demokrat

Para pengurus Partai Hanura yang tidak bisa hadir secara langsung mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi ini dapat mengikuti secara daring melalui akun Youtube Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB ini juga telah diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat.

Kemudian, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com