Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Kompas.com - 28/06/2022, 19:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-9 dalam laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, predikat WTP ke-9 ini diraih Polri selama sembilan kali berturut-turut.

"Hasil dari pemeriksaan tersebut saat ini kepolisian RI memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WPT dan ini adalah prolehan yang ke-9 berturut turut, suatu prestasi yang membanggakan," kata Nyoman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Jokowi Sebut Predikat WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir Pemerintah

Nyoman mengharapkan, Polri dapat terus mempertahankan predikat itu serta terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Sehingga kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan apresiasi kepada BPK atas predikat yang diberikan kepada Korps Bhayangkara.

Kapolri pun mengatakan komitmennya untuk memanfaatkan keuangan negara terkait dengan pemanfaat dan penggunaan keuangan negara secara transpran, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Sigit mengatakan, Polri akan berupaya mendorong pemasukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca juga: Pemerintah Pusat Dapat Predikat WTP, Jokowi: Pencapaian Baik di Tahun yang Sangat Berat

Menurut dia, Polri juga menjaga agar APBN tetap bisa berjalan dengan baik di situasi yang masih penuh ketidakpastian dengan cara mengawal berbagai strategi tranformasi ekonomi.

"Kami tentu akan melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kami termasuk juga bagaimana program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah, mendorong pemasukan atau penambahan terkait dengan anggaran APBN yang mungkin juga kami juga bisa ikut mendorong dari sisi PNDP dan mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com