Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kerja Sama Politik Itu Membawa Kemajuan untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Kompas.com - 23/06/2022, 11:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P memiliki sejumlah kriteria dalam memilih partner untuk bekerja sama di bidang politik.

Salah satunya adalah memiliki prinsip saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia, khususnya kepentingan rakyat.

"Nah bagi PDI Perjuangan, kerja sama (politik) itu saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia raya kita untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Sebab, Hasto menjelaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan untuk selalu membangun harapan bagi rakyat kecil.  

"Karena kami diingatkan oleh ibu untuk melihat watak kekuasaan itu pada wataknya yang membebaskan, yang membangun harapan bagi rakyat kecil," tutur dia.

Lebih jauh, Hasto menegaskan, dalam menjalani kerja sama politik, PDI-P selalu memegang teguh etika politik.

Tetapi, yang kerap dihadapi PDI-P dalam menjalani kerja sama politik itu kadang tidak mulus.

"Dan ini berulang kali kami tegaskan, pada 2004 ketika Ibu Mega menjadi presiden, betapa kerja sama itu dilakukan dengan baik. Tetapi kan ada yang menusuk dari belakang," katanya. 

"Nah kemarin, 2014, 2019 ada kerja sama partai politik, tetapi ada yang mengambil kader-kader partai lain, dengan berbagai bentuk pendekatan, termasuk ada yang menggunakan instrumen hukum," katanya.

Baca juga: Penutupan Rakernas PDI-P Hari Ini Tanpa Munculkan Kandidat Capres

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.

Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi. Hal ini pun disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: Ketika Tiga Gubernur dari PDI-P Ngopi Bareng di Kantin Sekolah Partai...

Dengan demikian, menurutnya gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.

"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," imbuh Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com