Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Serikat Pekerja Sebut Cuti Melahirkan 6 Bulan Tak Bikin Perusahaan Rugi

Kompas.com - 23/06/2022, 09:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan bahwa pemberian cuti hamil atau melahirkan selama enam bulan bagi buruh perempuan tidak akan merugikan perusahaan.

Adapun Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) akan mengatur masa cuti melahirkan selama enam bulan.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja: Rata-rata Buruh Perempuan Diberi Cuti Melahirkan 1,5 Bulan

Dalam rancangan beleid tersebut, pemberian cuti melahirkan selama enam bulan diikuti dengan pemberian gaji 100 persen untuk tiga bulan pertama dan 75 persen untuk tiga bulan berikutnya.

"Kalau bicara hitung-hitungan bisnis, pelaku usaha malah untung. Menurut kami, itu justru produktif," ujar Mirah ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu (22/6/2022).

Di atas kertas, sebagian perusahaan khawatir ketentuan ini bakal merugikan karena lamanya waktu cuti, sedangkan biaya pengeluaran untuk membayar gaji relatif tidak berkurang secara signifikan.

Mirah mengeklaim bahwa dirinya telah menerima keluhan dari sejumlah pengusaha terkait hal ini.

Baca juga: Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan, Asosiasi Serikat Pekerja: Ini Kemajuan yang Baik

Menurut dia, tak sedikit pula yang memberikan warning bahwa kelak, jika cuti melahirkan enam bulan disahkan sebagai undang-undang, buruh perempuan kemungkinan bakal sulit mendapatkan kerja atau mengembangkan karier.

Akan tetapi, Mirah memprediksi hal tersebut kecil kemungkinan akan terjadi secara masif.

"Kenyataannya, selama ini mereka (pengusaha) butuh sekali pekerja perempuan karena, mohon maaf, lebih ulet, lebih tekun, lebih fokus, lebih rajin. Mereka juga mengakui," jelasnya.

"Saya sampaikan argumentasi saya kepada mereka, meyakinkan mereka justru itu (cuti melahirkan enam bulan) malah nanti bisa lebih menambah produktivitas, kalau perusahaan memberikan ruang kesempatan untuk mereka cuti lebih lama," ungkap Mirah.

Baca juga: Plus Minus Cuti Melahirkan 6 Bulan seperti Usulan dalam RUU KIA

Ia beralasan, pemberian cuti dalam waktu yang ideal dinilai bakal membuat buruh perempuan akan lebih produktif dan fokus setelah masa cuti.

Buruh perempuan dinilai akan lebih yakin untuk meninggalkan bayinya di usia enam bulan ketimbang di usia tiga bulan sebagaimana cuti hamil saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Selama ini, pemberian cuti hamil atau melahirkan yang terlalu singkat justru membuat buruh perempuan kerap mengajukan izin absen untuk mengurus buah hati atau alasan kesehatan.

"Mereka (pengusaha) toh selama ini banyak mengeluh ke saya, banyak yang izin, atau kesiangan, karena alasan menyusui, dll. Kalau dikasih ruang (cuti) lebih luas lagi, pasti tidak ada alasan lagi. Mereka bisa lebih mengembalikan vitalitas lebih, seperti semula," ungkap Mirah.

"Kalau diberi (cuti) lebih luas lagi, nanti tentu perusahaan akan mendapatkan si perempuan ini lebih siap setelah cuti itu dan diharapkan lebih produktif. Dari sisi kesehatan dan produktivitasnya, kesehatan si ibu juga lebih mendukung," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com