Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompasianer Yon Bayu

Blogger Kompasiana bernama Yon Bayu adalah seorang yang berprofesi sebagai Penulis. Kompasiana sendiri merupakan platform opini yang berdiri sejak tahun 2008. Siapapun bisa membuat dan menayangkan kontennya di Kompasiana.

Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan dan Kepentingan Politik PAN

Kompas.com - 22/06/2022, 11:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENANTIAN panjang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir manis. Benarkah posisinya akan memberi keuntungan elektoral bagi PAN?

Keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah secara resmi dideklarasikan pada Rakernas PAN, 31 Agustus 2021, setelah seminggu sebelumnya Zulhas bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara.

Tujuan masuk ke Istana adalah dalam rangka membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negera seperti dinyatakan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Rencana masuknya PAN yang tidak berkeringat di Pilpres 2019, sempat memercik gesekan pendapat di antara partai koalisi pemerintah meski pada akhirnya semua sepakat pengisian kursi kabinet hak prerogatif presiden.

Sepakat bahwa presiden membutuhkan tambahan kekuatan politik untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks di bawah bayang-bayang resesi global, ambruknya perekonomian sejumlah negara sepeti disampaikan Presiden Jokowi, serta keharusan menuntaskan proyek-proyek besar, terutama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun ketika dilantik pada Rabu (15/6/2022), kita dibuat tercengang mengetahui jabatan yang diberikan kepada Zulhas: Menteri Perdagangan, dengan tugas khusus mengurusi ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng.

Sebab dari menteri pada kabinet yang menonjolkan kepentingan politis, sulit diharap lahir kebijakan-kebijakan yang bebas dari kepentingan politik.

Oleh karenanya sulit, sekadar tidak mengatakan mustahil, berharap Zulhas akan mampu mengemban tugas yang diberikan.

Pertama, ibarat kanker, sengkarut minyak goreng sudah pada tahap stadium empat (metastasis). Butuh keajaiban untuk bisa mengembalikan pada tata niaga semula, apalagi harganya.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, dari pemberlakuan domestic obligation market (DMO) hingga larangan ekspor crude palm oil (CPO), nyatanya mentah.

Bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menteri andalan Jokowi untuk menuntaskan segala urusan, juga gagal menstabilkan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Sangat sulit bagi pengusaha sawit untuk mematuhi HET minyak goreng curah setelah keberhasilannya memaksa pemerintah melepas HET minyak goreng kemasan dan menyerahkan harganya sesuai kehendak pasar (pengusaha).

Perubahan harga minyak goreng kemasan dari HET Rp 14.000 per liter menjadi di kisaran Rp 24.000 per liter, bukan hanya membebani rakyat secara telak, tetapi sekaligus menandai hilangnya marwah pemerintah di hadapan pengusaha.

Fungsi pemerintah sebagai regulator, dan juga wasit, yang menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga kompetitif dan adil yang dirumuskan melalui penerbitan HET, yang menjamin tidak ada pihak-pihak yang secara semena-mena mengeksploitasi rakyat atas nama bisnis, gagal total.

Pemberlakuan larangan CPO yang hanya berumur sekitar dua minggu padahal tujuan belum tercapai di mana harga belum sesuai HET, karena adanya pihak lain (petani sawit) yang mengeluh, jelas menggambarkan keragu-raguan, kurang matang, dalam mengambil kebijakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com