Komnas HAM RI Bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB, Bahas Inisiasi Dialog Damai Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Delegasi Komnas HAM RI melaksanakan diskusi terkait inisiasi dialog damai Papua dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di kantor PBB Jenewa, Swiss, Kamis (16/6/2022).

Delegasi Komnas HAM RI dipimpin Ahmad Taufan Damanik yang merupakan ketua. Ia didampingi dua komisioner lainnya, Beka Ulung Hapsara dan Mochamad Choirul Anam.

Baca juga: Kadivkum Polri Daftar Komnas HAM, Pansel Pastikan Awasi Potensi Konflik Kepentingan

Adapun inisiasi dialog damai Papua ini digagas Komnas HAM RI. Pihak-pihak yang akan diajak membuka pintu dialog, termasuk kubu-kubu pro-kemerdekaan Papua.

“Michelle Bachelet menyampaikan apresiasi atas langkah Komnas HAM RI , khususnya terkait inisiatif dialog damai,” ujar Taufan dalam keterangan resmi Komnas HAM, Jumat (17/6/2022).

“Penyelesaian damai Papua merupakan cara terbaik dalam konteks hak asasi manusia. Michelle Bachelet juga menyampaikan berbagai pengalaman di negara lain yang dapat dijadikan contoh guna mewujudkan dialog damai serta berkomitmen mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Komnas HAM RI,” imbuhnya.

Baca juga: Di Seleksi Komnas HAM, Kadivkum Polri Akui Polisi Kerap Bertindak Brutal

Taufan melanjutkan bahwa pihaknya meyakini dialog damai Papua dapat terwujud di kemudian hari bersama dengan pemerintah Indonesia. Kepada Bachelet, Taufan cs juga membahas mengenai situasi HAM di Papua saat ini.

Ia berharap agar semakin banyak pihak yang memberi dukungan atas inisiatif ini.

“Sehingga Papua yang adil dan damai sejahtera bisa tercapai segera,” ucap Taufan.

Baca juga: Akan Pensiun Oktober, Kadivkum Polri Yakin Tak Langgar Peraturan Jadi Anggota Komnas HAM

Selain membahas soal inisiatif dialog damai Papua, pertemuan delegasi Komnas HAM RI dengan Michelle Bachelet juga disebut mendiskusikan berbagai perkembangan mendasar pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

“Termasuk penyelesaian beberapa kasus yang menjadi perhatian publik maupun tantangan yang sedang dihadapi, perubahan terkait kemajuan kebijakan hak asasi manusia, dan hambatan yang masih terjadi,” ujar Taufan.