Seluruh Kepala Daerah PDI-P Teken Surat Pernyataan di Hadapan Megawati

Kompas.com - 16/06/2022, 18:51 WIB

Nicholas Ryan Aditya,

Bagus Santosa

Tim Redaksi

Nicholas Ryan Aditya

Penulis

Bagus Santosa

Editor

Lihat Foto

Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) bertema Membumikan Ide dan Gagasan Soekarno-Hatta dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Rabu, (1/6/2022).(Tangkapan layar acara Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) )

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDI-P menandatangani surat pernyataan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).

Momen tanda tangan itu disaksikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Salah satu isi pernyataan tersebut adalah berperan proaktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Lalu di poin berikutnya, para kepala PDI-P ini menyatakan tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki.

Tampak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama ratusan kepala daerah meneken surat pernyataan bermaterai di meja masing-masing.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun memandu acara yang wajib bagi para Pejabat Penyelenggara Negara tersebut.

Sebelum ditandatangani, seluruh isi surat pernyataan dibaca oleh Komarudin.

Berikut isu surat pernyataan para kepala/wakil kepala daerah:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan:
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai Pejabat Penyelenggara Negara:

1. Berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki;

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;