Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Ditegur dan Dimarahi Jokowi tapi Selamat dari "Reshuffle" Kabinet...

Kompas.com - 15/06/2022, 20:13 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle akhirnya bukan hanya sekadar isu. Setelah lama menjadi desas-desus, pada Rabu (15/6/2022) Presiden Joko Widodo resmi merombak Kabinet Indonesia Maju.

Ada dua menteri baru yang dilantik. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri. Mereka yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

Pasang surut isu reshuffle berlangsung hampir setahun terakhir, setidaknya sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021.

Tiga bulan belakangan rumor reshuffle juga berembus kencang karena presiden sempat menyoroti kinerja sejumlah menteri.

Beberapa menteri ditegur karena menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa kena marah lantaran kedapatan banyak impor barang.

Ada menteri yang ditegur karena kurang komunikasi ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ada pula yang diingatkan agar fokus bekerja dan tak sibuk urus persiapan pemilu.

Namun, rangkaian teguran hingga kemarahan presiden itu nyatanya tak membuat para menteri terkait dicopot dari jabatannya.

Baca juga: Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet...

Ditegur soal penundaan pemilu

Isu penundaan Pemilu 2024 sempat geger pada Februari-Maret lalu. Presiden Jokowi dikritik habis-habisan atas isu ini karena dianggap akan melanggar konstitusi.

Wacana tersebut mulanya digulirkan oleh sejumlah elite pemerintahan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Setelah bergulir menjadi bola panas, Jokowi akhirnya angkat bicara. Dia menegur para menterinya yang bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Baca juga: Seskab Bantah Adanya Lobi Politik yang Alot dalam Penentuan Reshuffle Kabinet

Pasca-presiden angkat bicara, publik ramai-ramai mendorong supaya menteri yang bikin gaduh dicopot dari jabatannya.

Namun, nyatanya, nama-nama yang menggulirkan isu tersebut lolos dari reshuffle. Luhut tetap menjabat sebagai Menko Marves, begitupun Airlangga sebagai Menko Perekonomian.

Malahan, Zulkifli Hasan yang juga ikut menyuarakan wacana serupa kini diberi kursi Menteri Perdagangan.

Diomeli karena impor barang

Akhir Maret kemarin, Jokowi sempat menegur sejumlah menteri yang instansinya banyak mengimpor barang. Presiden meluapkan kemarahannya, bahkan sampai menyinggung soal reshuffle.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Reshuffle Kabinet dan Jurus Maut Jokowi Centris

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com