Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Menteri Jokowi Kebelet "Nyapres", Masinton: Harus Reshuffle!

Kompas.com - 11/06/2022, 13:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyinggung adanya menteri Kabinet Indonesia Maju yang berambisi maju di pemilu presiden (Pilpres) 2024.

Ia menilai, menteri tersebut harus segera diganti agar tak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ada menteri yang pengin nyalon (mencalonoan diri sebagai presiden), kebelet nyalon," kata Masinton dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/6/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle Berembus Lagi, PAN Sebut Belum Dimintai Nama Calon Menteri oleh Jokowi

Masinton tak menyebut sosok menteri yang dia maksud. Namun, katanya, menteri tersebut bukan berasal dari kalangan partai politik.

Ambisi menteri itu untuk menjadi calon presiden, kata Masinton, nampak dari foto dirinya yang dipajang di banyak tempat.

Masinton menyayangkan langkah menteri tersebut yang memilih memamerkan kenarsisannya, alih-alih prestasi dia dalam menangani persoalan negara.

"Sudah kebelet nyalon, sudah mengunakan seluruh sumber daya itu, bahkan sumber dana itu kegiatan-kegiatan yang menopang kenarsisannya tadi untuk nyalon, padahal nggak ada partai politknya," ujar Masinton.

"Kalau ketua umum partai politik kita bisa memahami. Itu loh, memahami bahwa ada tugas dari partainya dan dia tidak memanfaatkan, jaringan yang digunakan jeringan partainya gitu. Orang ini nggak punya partai, majang foto di mana-mana," tuturnya.

Baca juga: Saat Jokowi Tegaskan Belum Akan Reshuffle Kabinet...

Masinton mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi banyak persoalan, mulai dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga naiknya harga pupuk.

Oleh karenanya, seharusnya para menteri fokus untuk bekerja, bukan malah mengampanyekan diri demi kepentingan politik pribadi.

Kendati reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan presiden, kata Masinton, Jokowi perlu segera mencopot menterinya yang berambisi untuk maju di pilpres.

"Iya harus lah ya (dicopot), harus ya, itu tadi supaya fokus. Terus kemudian, jangan juga nanti kementerian masuk itu malah nggak fokus lagi, malah memanfaatkan buat kampanye lagi," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui, kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berembus beberapa waktu belakangan.

Isu ini timbul tenggelam sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021. Namun, hingga kini, belum ada satu pun kader PAN yang diberi kursi menteri.

Baca juga: Langkah Koalisi Parpol Dinilai Tak Berdampak pada Reshuffle

Sempat beredar kabar bahwa Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada pertengahan Juni ini. Namun, hal itu telah dibantah presiden.

"Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore.

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com