Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik Buat Redam Politik Pecah Belah di 2024

Kompas.com - 10/06/2022, 20:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, ada nilai positif dari terbentuknya poros koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Tentu ada positifnya koalisi ini terbentuk. Yakni menurunkan tensi penggunaan politik identitas, atau politik pecah belah," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Dampak politik identitas dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dan 2019 masih sangat terasa sampai hari ini.

Dalam dua kompetisi politik itu hanya ada dua pasangan kandidat yang bersaing. Yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 2014 serta Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saling sindir di antara para pendukung capres-cawapres dari kedua pilpres itu pun masih bisa dirasakan sampai hari ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi, Demokrat: Komunikasi antara Kita Terjalin Baik

Menurut Ray, jika nantinya benar-benar terjadi, koalisi PKB dan PKS tidak bakal bertahan lama, termasuk kepada soal penentuan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres. Meski begitu, Ray meyakini kedua partai itu bisa memperlihatkan mereka juga mempunyai kekuatan politik di tengah persaingan menjelang tahun politik.

"Langkah kedua parpol ini sekadar menunjukkan bahwa mereka juga ada dan kiranya dapat membuat blok politik yang kuat," ucap Ray.

Rencana pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin mengikuti jejak poros Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra belum menentukan sikap. Hanya saja Partai Gerindra sudah bulat akan mencalonkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Sedangkan Partai Demokrat mengajukan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal capres 2024.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi: Ingin Jadi Poros Ketiga, Muhaimin Capres Bukan Harga Mati

Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Baca juga: Waketum PKB Klaim Koalisi dengan PKS Bakal Hilangkan Politik Identitas

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com