JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menilai, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri penuh kontroversi dan gimik.
Hal itu disampaikan Febri menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara penegak hukum lainnya.
“KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimik yang kita lihat,” ujar Febri dalam acara rilis survei Indikator, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Survei Indikator Politik: Di Antara Penegak Hukum, KPK Trust-nya Paling Rendah
Febri pun menyinggung rompi biru yang disebut simbol penangkal korupsi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Rompi itu disematkan kepada jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pembekalan antikorupsi untuk jajaran perusahaan PT PLN pada Selasa (31/5/2022).
Pemberian rompi itu, kata Febri, bahkan mendatangkan kritik di media sosial dari berbagai kalangan.
“Kemarin ada rompi biru sampai diledekin oleh banyak pihak ya, saya melihat di media sosial itu sampai ada kartun Doraemon yang mengeluarkan rompi biru,” kata Febri.
“Itu sebenarnya sindiran yang mestinya dilihat secara lebih sensitif oleh pimpinan KPK, saya yakin teman-teman pegawai KPK resah dengan situasi yang ada saat ini,” ujar dia.
Menurut Febri, jika Komisi Antirasuah itu fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang nyata, kepercayaan publik dapat meningkat dengan sendirinya.
Baca juga: Soal Rompi Biru yang Disinggung Novel, KPK: Itu Inisiatif dan Pengadaan dari PLN
Oleh karena itu, kata dia, ketua KPK dan empat wakil ketua KPK hingga Dewan Pengawas (Dewas) seharusnya bisa membaca hasil survei itu sebagai pembelajaran.
“Kalau penegak hukum itu bekerja dalam artian yang sebenarnya ya, maka publik akan melihat secara linier ‘Oh kami mulai percaya dengan penegak hukum ini’. Beda dengan penegak hukum, atau pimpinan penegak hukum yang kebanyakan gimik begitu,” papar Febri.
“Jangan pernah berpikir masyarakat akan tertarik dengan gimik yang disampaikan oleh penegak hukum itu, apalagi akan meningkatkan proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum,” tutur dia.
Adapun hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap KPK paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya.
Baca juga: Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK: Ada Oknum Menikmati Miliaran Rupiah
Survei ini dilakukan pada tanggal 18-24 mei 2022 melalui metode random digit dialing (RDD).
Adapun RDD merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1213 responden.