Polri Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak untuk UMKM di Kemendag

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami dugaan korupsi pengadaan gerobak di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Kasus ini berdasarkan pengaduan sejumlah warga yang seharusnya di tahun 2018 dan 2019 mendapatkan bantuan gerobak tetapi hingga saat ini tidak mendapatkan haknya.

"Di dalam pengadaan gerobak ini, sebagaimana disampaikan tadi itu di dua tahun anggaran, yaitu tahun 2018 dan 2019," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo dalam konferensi pers, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Pengemudi Motor Tabrak Gerobak, Terpental lalu Terlindas Truk di Senen

Adapun kasus ini juga merujuk pada LP/A/0224/V/2022/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 17 Mei 2022 dan LP/A/0225/V/2022/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 19 Mei 2022.

Cahyono menyampaikan, gerobak tersebut awalnya diperuntukkan sebagai bantuan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) seluruh masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2018, pihak Kementerian Perdagangan menyiapkan anggaran proyek sebesar Rp 49 miliar untuk mengadakan 7.200 unit gerobak.

"Jadi pengadaannya itu ditujukan untuk 7.200 unit gerobak yang harga per satuannya sekitar 7 jutaan," ujar dia.

Selanjutnya, di tahun 2019, disiapkan anggaran proyek sekitar Rp 26 miliar untuk pengadaan 3.570 unit gerobak dengan harga satuan sekitar 8.613.000.

"Jadi totalnya ini sebanyak 2 tahun anggaran sektar Rp 76 miliar," kata Cahyono.

Terkait kasus ini, Bareskrim telah memeriksa sekitar 20 orang saksi dan menyita sejumlah gerobak.

Baca juga: Kemendag Minta Tambahan Anggaran Rp 459 Miliar pada 2023

Polri, kata Cahyono, juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami soal nilai riil kerugian negara terkait pengadaan ini. 

Ia menegaskan, penyidik masih belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyidikan.

Dalam kasus ini, tersangkanya kemungkinan dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Cahyono, penyidik masih mendalami dan mencari bukti untuk menetapkan tersangka.

"Kita akan melakukan beberapa upaya paksa di beberapa tempat, mengingat berdasarkan fakta penyidikan itu ada barang bukti atau alat bukti yang masih kita perlukan dalam penguatan dalam proses penyidikannya," kata dia.