Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKS Sebut PKS-PKB Bisa Jadi Poros Baru agar Pilpres Diikuti 3 Paslon

Kompas.com - 08/06/2022, 15:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, PKS akan mengusahakan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Aboe, wacana koalisi PKS dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat menciptakan poros baru menjelang Pilpres 2024 di samping poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan poros yang dibangun oleh PDI Perjuangan.

"Kita berusaha muncul tidak dua calon, tiga calonlah. Jadi kalau sekarang ada KIB, lantas siapa tahu nanti coba-coba PKS dan PKB membuat alur lagi baru, supaya muncul ada dua, soalnya yang ketiga sudah pasti golden ticket," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Buka Peluang Koalisi dengan PKS, Waketum PKB: Bisa jadi Semut Merah, Kecil tapi Berasa

Aboe pun mengaku tak soal apabila PKB mengajukan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk menjadi calon presiden sebagai salah satu syarat koalisi.

Menurut Aboe, hal itu bisa dibicarakan bersama sambil melihat kelayakan dan rekam jejak Muhaimin selama ini.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa situasi yang terjadi di menit-menit akhir jelang pendaftaran calon presiden bakal menjadi faktor yang mempengaruhi penentuan nama calon presiden.

"Pada last minute pasti ada gerakan yang berbeda, dan itu kebiasaan di Indonesia, padahal kita inginkan percintaan ini peejodohan ini dibangun dari sejak dini hari sehingga begitu menentukan orang yang terbaik untuk bangsa Indonesia," kata Aboe.

Ia mengatakan, komunikasi PKS dan PKB selama ini pun berjalan dengan baik.

Akan tetapi, ia mengakui bahwa PKS juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil.

"Buat PKS, partai yang tidak terlalu besar-besar amat dan ada di luar pemerintahan, kita ingin berusaha ada di dalam pemerintahan, artinya kita harus menang," kata Aboe.

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Bermitra dengan Nasdem Asal Anies Baswedan Diusung Jadi Capres

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, PKB membuka peluang untuk membangun koalisi dengan PKS pada Pemilihan Presiden 2024.

Jazilul meyakini, jika terwujud, koalisi PKB dan PKS dapat menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk bergabung, setidaknya partai kecil dan menengah.

"Minimal partai-partai di luar partai-partai gajah. Ini bisa menjadi ‘koalisi semut merah’, kecil tapi berasa,” kata Jazilul dalam siaran pers, Rabu.

Ia mengungkapkan, kerja sama politik antara PKB dan PKS memiliki sejarah panjang sejak membentuk koalisi poros tengah bersama partai berbasis Islam lainnya pada 1999 lalu yang mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Baca juga: Partai Nasdem Dinilai Bisa Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKS Tanpa Menjadi Oposisi

Selanjutnya, PKB dan PKS juga kembali berkoalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004 hingga 2014.

”Artinya koalisi PKB dengan PKS ini bukan hal baru, bahkan pernah mendudukkan orang sebagai presiden. Apakah 2024 bisa membangun koalisi dan menjadikan capres koalisi itu menang, sangat mungkin,” kata Jazilul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com