Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Akselerasi Pembangunan Desa di Sulsel, Kemendesa PDTT Tandatangani MoU dengan UNM

Kompas.com - 08/06/2022, 12:47 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama (PKB) di Makassar, Selasa (7/6/2022).

Perjanjian kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendesa PDTT dalam mempercepat pembangunan desa-desa di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus menggalang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

“Salah satunya dengan kampus dan perguruan tinggi yang ada di berbagai di tanah air,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Indonesia-Malaysia Teken MoU Perlindungan PMI, Jokowi: Jangan Berhenti di Atas Kertas Saja

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai acara penandatanganan MoU dan PKB di Kampus UNM, Kota Makassar, Selasa, (7/6/2022).

Gus Halim mengatakan, UNM merupakan salah satu kampus penting di Sulsel.

Apalagi, kata dia, banyak kegiatan akademik dari UNM berfokus pada aktivitas desa, baik berupa penelitian, kuliah kerja nyata (KKN), maupun kegiatan akademi lainnya.

“Artinya basic pemahaman terkait dengan persoalan desa-desa di Sulsel khususnya telah dimiliki oleh civitas akademika UNM,” jelas Gus Halim.

Baca juga: UGM Bantu Kemendesa Atasi Persoalan Desa

Menurutnya, modal dari UNM tersebut sangat berharga jika ditunjang dengan program maupun kebijakan dari Kemendesa PDTT. Hal ini bertujuan agar aktivitas akademik UNM benar-benar memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan desa di Sulsel.

Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan bahwa desa merupakan episentrum pembangunan di Indonesia.

Saat ini, sebut dia, sekitar 91 persen wilayah Indonesia ada di desa. Data dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, dari sisi kependudukan, ada 71 persen penduduk Indonesia yang tinggal di desa.

"Artinya, kita mampu melakukan percepatan pembangunan di level desa dengan upaya semaksimal mungkin," ujar Gus Halim.

Baca juga: Gus Halim Ajak Mahasiswa Berkompetisi Jadi Kepala Desa

Upaya maksimal itu, lanjut dia, termasuk siap dalam menghadapi tantangan yang sangat bervariasi, mulai maju, mandiri, tertinggal, dengan segala sumber daya yang beragam, mulai yang pintar sampai buta huruf.

Wujudkan target pembangunan desa

Pada kesempatan tersebut, Gus Halim mengatakan, Kemendesa PDTT bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan target pembangunan desa berdasarkan data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Sinergi itu, kata dia, salah satunya dilakukan dengan perguruan tinggi yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

Halaman:


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com