Besok, Jokowi Akan Hadiri Peresmian Masjid PDI-P di Lenteng Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri peresmian Masjid At Taufiq di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Menurut Bey, rencana kehadiran Presiden Jokowi itu telah disampaikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat keduanya bertemu di Istana Negara pada Selasa (7/6/2022) siang.

"Presiden menyampaikan akan hadir ke peresmian Masjid At-Taufiq di Lenteng Agung, besok," ujar Bey ketika dikonfirmasi.

Baca juga: Megawati Kembali Jadi Dewan Pengarah, Ini Susunan Pengurus BPIP 2022-2027

Bey menambahkan, pertemuan antara Megawati dengan Presiden Jokowi itu dalam rangka pelantikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa siang.

Pertemuan tersebut diinformasikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden lewat foto-foto yang dirilis resmi pada Selasa sore.

Dalam keterangan foto itu dijelaskan bahwa Presiden Jokowi bertemu Megawati sebelum melantik Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027.

Pertemuan itu terjadi di ruang tunggu Istana Negara.

Baca juga: Jokowi Bertemu Megawati di Istana Negara, Apa yang Dibahas?

Adapun Presiden Joko Widodo melantik delapan orang Dewan Pengarah serta Kepala serta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (7/6/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58B Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dewan Pengarah yang dilantik yakni :

1. Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua.
2. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai anggota.
3. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya sebagai anggota.
4. Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A sebagai anggota.
5. Dr. (H.C.) Sudhamek AWS, S.E., S.H sebagai anggota.
6. Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota.
7. Rikard Bangun, Ph.D sebagai anggota
8. Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota.

Kemudian, Kepala dan Wakil Kepala BPIP yang dilantik yakni Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, dan DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.

Kepada para pejabat yang dilantik tersebut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan undang-undang (UU).

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP 2022-2027

Usai pembacaan Keppres tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BPIP mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam menjakankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan tersebut.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya kan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela sehingga saya menjadi teladan insan Pancasilais," lanjut para pejabat tersebut.

Baca juga: Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Dilansir dari laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Selain itu, BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).