Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II Kecewa Rapat Pemilu Molor, Ketua KPU Minta Maaf

Kompas.com - 06/06/2022, 20:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkapkan kekecewaan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlangsung.

Guspardi kecewa kepada Komisioner KPU karena rapat yang seharusnya dilaksanakan sejak berhari-hari lalu, baru bisa terlaksana hari ini.

"Kami sangat menyayangkan, sangat kecewa terhadap komisioner yang ada sekarang. Karena kami sudah mengagendakan kegiatan itu, yang kegiatan itu terpaksa molor dan seterusnya," ujar Guspardi di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Pertemuan Surya Paloh-SBY Turut Bahas Pemilu 2024, Nasdem: Masih Prolog..

Guspardi menjelaskan rapat seharusnya sudah dimulai sejak 23 Mei 2022. Namun, rapat ditunda hingga 30 Mei 2022.

Pada 30 Mei, Guspardi menyebut tidak ada komunikasi apapun dari KPU, sehingga rapat batal lagi.

"Jangan terkesan Komisi II yang ulur-ulur kegiatan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan dari pemilu itu. Kami tidak pernah membatalkan pelaksanaan RDP pada tanggal 30," katanya.

Guspardi menjelaskan, KPU seharusnya mengirim surat jika ingin batal menghadiri rapat.

Dia mengaku mengecek ke sekretariat bagian surat-menyurat, namun tidak ada surat pembatalan yang dilayangkan KPU.

"Kami semua di sini hadir sampai jam 1. Dan saya tidak tahu persis gimana kawan-kawan yang komisioner ini kenapa tidak datang. Barulah di sore harinya kami mendapatkan informasi bahwa kawan-kawan menghadap Bapak Presiden. Padahal mana yang penting?," tutur Guspardi.

Guspardi berharap KPU ke depannya bisa memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara.

Apalagi, belakangan mencuat isu tiga periode, sehingga masyarakat membutuhkan kepastian.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang menghadiri rapat itu merespons sentilan Guspardi saat sesi menjawab.

Hasyim meminta maaf atas langkah KPU yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Komisi II DPR.

Baca juga: DPR dan KPU Sepakat, Masa Kampanye Pemilu 2024 Berlangsung 75 Hari

"Dalam hal apa yang kami lakukan, untuk silaturahim atau audensi dengan berbagai macam lembaga negara, maupun lembaga pemerintahan, menimbulkan ketidaknyamanan dalam tata krama hubungan antar lembaga kita, terus terang, kami mohon maaf," kata Hasyim.

Hasyim menekankan pihaknya tidak memiliki niat untuk 'berniat tidak baik'. Dia menegaskan KPU selalu berupaya mensukseskan pelaksanaan pemilu.

"Apa yang kami lakukan semua juga dalam rangka untuk menyukseskan kepemiluan ini," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com