Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Ungkap Sejumlah Indikator Penetapan Endemi Covid-19

Kompas.com - 03/06/2022, 17:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana (PLT) Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Endang Budi Hastuti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun usulan indikator penetapan endemi Covid-19.

Ia mengatakan, salah satu syarat untuk masuk ke fase endemi Covid-19 adalah kasus Covid-19 tetap terkendali minimal selama 6 bulan.

"Tapi sampai saat ini kita belum melakukan atau mengambil memutuskan ini (endemi) ya," kata Endang dalam diskusi secara virtual, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Menuju Endemi Covid-19, KSP Ingatkan Tanggung Jawab Kebiasaan Hidup Sehat Kembali ke Individu

Endang mengatakan, beberapa indikator penetapan situasi Covid-19 terkendali atau masuk ke endemi adalah status PPKM di setiap daerah menjadi Level 1, vaksinasi dosis lengkap di atas 70 persen, dan vaksinasi lansia lebih dari 60 persen.

"Jika kita sudah mencapai ini kita sudah bisa menyatakan bahwa sudah terkendali Covid-19 sehingga bisa dilonggarkan lagi aktivitasnya," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pemerintah Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun ini

Lebih jauh, ia mengatakan, hasil surveilans menunjukkan bahwa varian Omicron khususnya Subvarian BA.2 masih mendominasi di Indonesia.

Tetapi, meski Subvarian BA.2 lebih cepat menular, varian tersebut tidak berdampak pada lonjakan kasus Covid-19.

"Kita lihat walaupun itu (Subvarian BA.2) ditemukan di Indonesia tapi jumlah kasusnya tidak terjadi meningkat dari negara lain," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com