110 Pengurus Partai Bulan Bintang Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 110 orang pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) bakal mengikuti pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam program politik cerdas berintegritas (PCB).

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, kegiatan itu akan dihadiri pengurus pusat hingga badan-badan khusus di Partai berlambang bintang dan bulan sabit tersebut.

"Jajaran pengurus pusat, Badan Otonom, dan Badan-badan Khusus PBB pusat sebagai sayap PBB yang hadir offline 50 orang, dan online 60 orang," ujar Afriansyah kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Profil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dari Yusril Ihza Mahendra hingga MS Kaban

Kendati demikian, ujar Afriansyah, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra belum bisa hadir mengikuti agenda yang digelar Komisi Antirasuah itu.

Yusril bakal diwakili oleh Wakil Ketua Umum PBB Fuad Zakariya untuk memimpin jajarannya mengikuti pembekalan antikorupsi tersebut.

"Ketum Yusril belum bisa hadir, dari DPP ada Waketum Fuad Zakaria, Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Ketua Badan, Ketua Pemuda, dan jajaran Ketua Brigade Hizbullah Bulan Bintang," ucap Afriansyah.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pembekalan antikorupsi ini akan dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Adapun PBB merupakan partai kedua yang mendapatkan pembelakan antikorupsi setelah sebelumnya diikuti oleh jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN).

"Setelah pembekalan antikorupsi bagi para pengurus PAN, KPK kembali selenggarakan kegiatan yang sama untuk para pengurus PBB," Ipi kepada Kompas.com, Kamis.

Ipi mengatakan, setelah mengikuti kegiatan executive briefing ini, para pengurus tiap-tiap parpol akan mengikuti tiga kegiatan lainnya.

Baca juga: KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Pengurus Partai Bulan Bintang

Seperti, pembekalan antikorupsi untuk pengurus parpol baik di pusat maupun daerah, pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik, dan kontribusi parpol dalam gerakan antikorupsi di lingkungan parpol.

"Materi yang akan diberikan untuk pengurus PBB antara lain tentang tindak pidana korupsi dan penguatan integritas partai politik, serta Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)," papar Ipi.

"Selain itu juga akan ada sesi dialog membahas pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik dan rencana aksi sebagai tindak lanjut," ucpapnya.