Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Hari Lahir Pancasila yang Tuai Polemik di Rezim Soeharto, Ditegaskan di Era Jokowi

Kompas.com - 01/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Puluhan tahun silam menjelang kemerdekaan Indonesia tepatnya 1 Juni 1945, gagasan tentang Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

 

Kala itu, Soekarno menggagas lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila.

Baca juga: Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Kendati demikian, penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sempat menuai polemik. Peringatan hari besar itu baru dikukuhkan di era Presiden Joko Widodo pada 2016, lebih dari 70 tahun setelah Indonesia merdeka.

Polemik di Rezim Soeharto

Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, 1 Juni tak selalu dirayakan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Soeharto lebih sering memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Momen tersebut merupakan tanda gagalnya Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI.

Baca juga: Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis Pancasila

Sebagaimana diberitakan Harian Kompas edisi 10 Mei 1987, pada masa Orde Baru, Hari Lahir Pancasila tak rutin diperingati tiap tahun.

Misalnya, jika tahun ini ada peringatan Hari Lahir Pancasila, maka tahun mendatang tak akan ada peringatan.

Ketika itu isu yang berkembang adalah bahwa 1 Juni 1945 tak dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya "istilah Pancasila".

Ini merujuk pada momen Soekarno yang menyampaikan gagasan soal lima prinsip dasar negara dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945.

Sementara, menurut pemerintahan Orde Baru saat itu, lima sila yang terkandung dalam Pancasila sebetulnya sudah ada pada diri bangsa Indonesia sendiri.

Rezim Soeharto menganggap bahwa Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945. Sebab, saat itu UUD 1945 diresmikan menjadi kosntitusi yang mana memuat 5 dasar negara dalam Pancasila.

Jalan tengah

Polemik mengenai peringatan Hari Lahir Pancasila itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, Juni 1987, Ketua DPR/MPR H Amirmachmud mengimbau untuk menghentikan polemik tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com