Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erros Djarot Deklarasikan Gerakan Bhinneka Nasionalis, Mengaku Tak Terkait Parpol

Kompas.com - 30/05/2022, 13:51 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seniman dan politikus Erros Djarot mendeklarasikan Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) sebagai organisasi di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GBN, Jakarta, Minggu (29/5/2022).

Erros mengatakan, organisasi yang didirikan pada 20 Mei 2022 tersebut tidak berhubungan dengan partai politik.

Ia pun mengatakan, GBN juga tidak menempatkan diri sebagai opisisi dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

"GBN tidak menempatkan diri sebagai oposisi. GBN mengambil sikap kooperatif namun kritis terhadap setiap langkah dan kebijakan politik pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UUD 1945 serta Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan bernegara," ujar Erros.

Baca juga: Kebohongan Erros Djarot

Acara deklrasi GBN lebih dahulu diisi sambutan dari Menkopolhukam Mahfud MD dan Menparekraf Sandiaga Uno melalui tayangan video.

Selain itu, ada sambutan dari Wasekjen PBNU Nadjib Azca yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Pakar GBN.

Pada pidato deklarasinya, Erros sebagai Ketua Umum DPP GBN mengatakan, organisasi tersebut sebagai wadah perjuangan kaum nasionalis Indonesia.

Sebab, ia menilai saat ini nasionalisme Indonesia berada dalam kondisi yang lemah.

"Dipicu suasana yang memprihatinkan ini, maka menghadirkan Gerakan Bhinneka Nasionalis yang bagi kami merupakan keharusan," ujar Erros.

Di dalam pidato deklarasinya, Erros juga mengkritik praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca juga: Erros Djarot: Ariel NOAH Musisi Spesial dan Cerdas

Ia menilai, setiap pemangku kekuasaan, baik di ranah eksekutif, yudikatif, maupun legislatif tidak boleh membiarkan praktik KKN.

Di sisi lain, kelompok intelektual, budayawan, dan agamawan juga tidak boleh tutup mata terhadap praktik-praktik KKN.

"Dan bila para intelektual, budayawan, agamawan, pemimpin rakyat, menutup mata terhadap pernyataan ini, sungguh perbuatan dan tindakan itu merupakan pengkhianatan sangat besar. Sebesar yang kelak perlu dan harus dipertanggung jawabkan baik kepada Tuhan maupun seluruh rakyat Indonesia," ujar Eros.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com